PARIMO, theopini.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, sebesar Rp 1.704.063.802.730,- disahkan, pada Rabu malam, 28 Desember 2022.
Pengesahan tersebut, dilakukan usah Badan Anggaran (Banggar) melaporkan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah atas Raperda APBD 2023, dalam sidang parpurna DPRD Parimo.
Menurut Wakil Ketua Banggar DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh, pendapatan belanja dalam Raperda APBD 2023 sebesar Rp 1.704.063.802.730,-.
Baca Juga : Raperda APBD 2023, Pendapatan Daerah Parimo Naik Rp100 Miliar Lebih
Sementara belanja daerah dalam Raperda APBD 2023 sebesar Rp 1.704.063.802.730,- dan anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp 6 miliar.
Kebijakan pendapatan daerah, jelasnya, terkait penganggaran target pendapatan daerah adalah Raperda Kabupaten Parimo tentang APBD 2023, yang harus berdasarkan perkiraan terukur secara rasional, dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah.
“Selain itu, memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019,” ungkap Alfres.
Kemudian, penganggaran target pendapatan daerah dalam Raperda APBR 2023, meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hal itu, diakui sebagai penambahan ikuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019, dan butir (c) 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 84 tahun 2022.
“Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD 2023, mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi daerah, dan retribusi daerah, sesuai pasal 102 Undang-undang nomor 1 tahun 2022,” tukasnya.
Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi, transaksi pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 56 tahun 2021, tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Sementara, tata cara implementasi elektronisasi, transaksi pemerintah daerah sesuai Pemendagri nomor 84 tahun 2022.
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lanjut Alfres, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017, tentang BUMD.
Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan, mitigasi dampak untuk mempercepatan pemulihan serta restrukturisasi transformasi ekonomi.
Terkait kebijakan belanja daerah, pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib, meliputi pelayanan dasar public serta pencapaian sasaran pembangunan.
“Belanja daerah, untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar public, disesuaikan dengan kebutuhan sebagai pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM),” jelasnya.
Sedangkan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah, ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan public tiap-tiap urusan pemerintahan, dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
Bahkan, tegas Alfres, tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau sesuai alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.
“Belanja daerah, berpedoman pada harga satuan regional analisis standar belanja, dan standar tehnis,” ujarnya.
Baca Juga : Tak Hadiri Persetujuan Perombakan RAPBD 2023, Kepala Daerah Parimo Disoroti
Selanjutnya kebijakan pembiayaan daerah, tambahnya, merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sementara, pembiayaan neto digunakan untuk surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
“Kami juga menyampaikan dengan adanya anggaran belanja yang disalurkan pada lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus transparans, dan sejalan dengan program lainnya,” pungkasnya.
Komentar