PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang target meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023, menggelar Focus Grup Discussion (FGD) penilaian tahap III verifikasi, Selasa, 28 Maret 2023.
Penilaian tahap III verifikasi PPD tersebut, bertujuan untuk evidence-bassed evaluation, dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.
Baca Juga: Tingkat Nilai SAKIP, Bappeda Sulteng Gelar Rapat Teknis
Cakupan penilaian, meliputi 22 indikator dengan 3 aspek, yaitu pencapaian, perencanaan, dan inovasi. Adapun penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).
Pada kesematan itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo memaparkan, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2022.
“Lima sektor tersebut, yaitu industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi sebesar 8,41 persen, perdagangan besar, ecer, reparasi mobil serta sepeda motor sebesar 5,71 persen,” bebernya.
Strategi kebijakan yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, kata dia, yaitu realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah, khususnya disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan.
Kemudian, mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggul daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah.
“Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2023 antara lain, masih tingginya kemiskinan dan Stunting,” ungkapnya.
Selain itu, yang juga menjadi permasalahan, ialah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Konektivitas infrastruktur daerah terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah juga terbatas.
“Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan,” paparnya.
Baca Juga: Bappeda Sulteng Gelar Bimtek Sepakat, Target Tuntaskan Kemiskinan Ekstrim
Dia mengatakan, pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga serta dibina sekaitan dengan pencapaian program dan kegiatan.
“Harapannya dengan hasil diskusi, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini, kita belum pernah mendapatkan PPD” imbuhnya.
Sumber: Humas Pemprov Sulawesi Tengah
