PALU, theopini.id – Pj Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo Djanggola menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) 2024, di Palu, Rabu, 6 Desember 2023.
DIPA dan Buku Alokasi TKD tersebut, diserahkan Gubernur H. Rusdy Mastura secara simbolis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Kejagung dan Kemenkeu Teken PKS Dalam Rangka Penegakan Hukum
“APBN menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen, dan penurunan Stunting menjadi 14 persen,” kata Gubernur Rusdy Mastura.
Selain itu, kata dia, mencapai target kesejahteraan 2024, yaitu penurunan tingkat pengangguran 5 persen hingga 5,7 persen, rasio gini menjadi 0,374-0,377, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99-74,02.
Gubernur pun menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penyerahan DIPA di Istana Negara pada 29 November 2023, diantaranya kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju, membuat Indonesia harus tetap waspada.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh anggaran Rp26,44 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp8,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp18,34 triliun.
Terdapat penurunan 7,8 persen pada angka belanja kementerian/lembaga, dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp8,79 triliun.
Baca Juga: Silpa APBD Parimo 2023 Sebesar Rp58 Miliar Telah Bertuan
“Adanya peningkatan lebih dari 9 persen pada angka belanja TKD dari pagu awal 2022 sebesar Rp16,8 triliun,” ujarnya.
Ia berharap, DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 yang telah diserahkan ke pemerintah daerah, segera direalisasikan. Sehingga hasil dan manfaat kegiatan dapat dinikmati masyarakat lebih awal.
