PALU, theopini.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, H Ma’mun Amir angkat bicara menjawab berbagai pertanyaan soal program Kartu Sulteng Sejahtera (KSS).
“Semasa kampanye, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat, sesuai rekomendasi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dengan alasan KSS bukan media kampanye,” tegas H Ma’mun Amir, saat menghadiri Rakor TP-PKK Sulawesi Tengah, di Palu, Selasa, 23 April 2024.
Baca Juga: Pastikan Stok Beras Aman, Wagub Sulteng Tinjau Gudang Bulog Tondo
Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kata dia, lahirlah beberapa program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.
Di antaranya, Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Program BANTU tersebut, menyasar keluarga miskin kategori ekstrem (desil 1), dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta per tahun, dimulai sejak 2022.
Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB), menggunakan dana BOS daerah.
Atas program tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja positif dan diakui Pemerintah Pusat.
Kinerja positif tersebut, mencapai keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3.02 persen menjadi 1,44 persen pada 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir, yakni dari 70,54 poin menjadi 71,66 poin pada 2023.
Kemudian,pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 persen, jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 persen.
Sementara realisasi investasi terbesar keempat secara Nasional, setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Bahkan, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen di 2022, menjadi 2,95 persen pada 2023.
Baca Juga: Buka Rapimprov KADIN Sulteng, Begini Pesan Wagub Ma’mun
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikasn dari Rp900 miliar menjadi Rp2,059 triliun pada 2023. SAKIP juga meningkat dari nilai B menjadi BB,” urainya.
Trend positif tersebut, menurutnya, dapat diraih berkat kerja sama dan dukungan seluruh stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.
