PARIMO, theopini.id – Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta Pj Bupati mengganti Direktur RSUD Buluye Napoae, di Kecamatan Moutong.
Permintaan ini, buntut dari sikap Direktur RSUD Buluye Napoae yang terkesan tak menerima kritikan anggota Komisi IV DPRD Parimo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Parigi, Senin, 21 Oktober 2024.
Baca Juga: Generator Oksigen Bernilai Miliaran di RSUD Moutong Tak Beroperasi
Pasalnya dalam RDP tersebut, Direktur RSUD Buluye Napoae dr Sarlly Veronica tiba-tiba memotong pembicaraan Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, sebelum diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.
Hal itu, diduga karena Direktur RSUD Buluye Napoae dr Sarlly Veronica tidak menerima pernyataan Komisi IV DPRD Parimo yang menilai pelayanan di rumah sakit yang dipimpinnya mengalami kemunduran dari sebelumnya masih berstatus rumah sakit pratama.
Bahkan, saat Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo menutup RDP serta mengajak OPD mitranya foto bersama, Direktur RSUD Buluye Napoae menolak dan meninggalkan ruangan tanpa berpamitan.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Arnol meminta Pj Bupati ganti Direktur RSUD Buluye Napoae.
Ia menilai, sikap yang ditunjukan sang direktur tidak berpikir untuk rakyat. Padahal, saran dan masukan anggota Komisi IV DPRD Parimo agar masyarakat tak lagi dirujuk ke rumah sakit Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
“Kalau rumah sakit di sana (Moutong) tidak melayani dengan baik, kan kasihan masyarakat. Harus menempuh jarak jauh, untuk pindah ke rumah sakit di Pohuwato,” ujar Arnol yang juga selaku Ketua Fraksi Perindo.
Senada, Ketua Fraksi PKB, H Wardi mengaku, sangat menyayangkan sikap Direktur RSUD Buluye Napoae yang dianggap tidak profesional dan anti kritik.
Menurutnya, apa yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Parimo merupakan kritikan membangun, agar pelayanan di RSUD Buluye Napoae lebih maksimal, dan solusi terkait kekurangan dokter spesialis sama-sama dapat diatasi.
“Kami di sini, juga dapat kritikan pedas dari masyarakat soal pelayanan rumah sakit Moutong, tapi karena kami profesional, biasa saja kami tanggapi. Bahkan, jadi bahan evaluasi,” tukasnya.
Wardi merasa aneh atas respon Direktur RSUD Buluye Napoae yang menanggapi saran dan masukan tersebut dengan hal-hal yang seolah-olah menyerang secara pribadi.
“Padahal kami minta kerja samanya, agar bagaimana supaya bisa mendatangkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tapi ditafsirkan lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo mengatakan, RSUD Buluye Napoae yang telah terakreditasi utama dan tipe D, seharusnya menunjukan kemajuan pelayanan terhadap masyatakat.
Namun kenyataannya, pelayanan di RSUD Buluye Napoae mengalami kemunduran. Buktinya, fasilitas milik pemerintah tersebut tidak dapat melakukan klaim BPJS Kesehatan, karena tidak adanya dokter spesialis.
“Bukan hanya itu, soal pelayanan lainnya seperti penerangan dan air bersih. Bahkan masyarakat menyebut di sana rumah hantu, bukan rumah sakit,” ungkapnya.
Seharusnya, Direktur RSUD Buluye Napoae menanggapi saran dan masukan itu dengan baik, karena Komisi IV DPRD Parimo berniat untuk membangun daerah ini.
Begitu juga dengan masukan Komisi IV DPRD Parimo, yang mengajak Direktur RSUD Buluye Napoae untuk melakukan konsultasi ke pemerintah pusat untuk mencari solusi. Tetapi ditanggapi lain oleh yang bersangkutan.
Baca Juga: Dinkes Parimo Telah Bantu Atasi Minimnya Dokter Spesialis RSUD Moutong
“Jawabannya miris, alasannya ini sudah dilakukan. Padahal, namanya usaha harus sesering mungkin. Kami sebenarnya perihatin dengan apa yang dikeluhkan ke kami, soal upayanya menyampaikan berbagai kendala ke pemerintah daerah, tapi tidak ditanggapi. Bahkan, mengaku sudah lelah melakukan berbagai upaya, makanya kami niatnya mau membantu,” pungkasnya.
