PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa, di Palu, Senin, 18 November 2024.
“Tantangan dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan pernah surut karena volumenya setiap tahun semakin tinggi,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum, M Sadli Lesnusa, menyampaikan sambutan Pjs Gubernur Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, semakin tingginya tantangan pengadaan tersebut, daerah dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Gelar Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 2
Sebab, proses pengadaan barang dan jasa merupakan tahapan penting dalam memastikan efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran, baik sektor publik maupun swasta.
Menurutnya, internalisasi pemahaman dan gagasan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa dinilai dapat mengurangi hiruk pikuk permasalahan pengadaan yang selama ini masih sering terjadi.
“Salah satu cara yang dilakukan, adalah dengan menggerakan pemerintah daerah, agar lebih menyadari pentingnya perencanaan pengadaan dan penyusunan jadwal yang matang serta realistis,” ungkapnya.
Lewat pelatihan pejabat pengadaan ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, dalam mendukung terwujudnya layanan publik yang prima serta pemerataan pembangunan.
Selain itu, dapat membantu dan mengurangi adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa, yang merupakan salah satu penghambat pembangunan.
Ia menilai, pelatihan ini sangat penting, untuk mendapatkan PNS dengan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang berkualitas.
“Dengan pengadaan barang dan jasa berkualitas akan mendukung kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujarnya.
Ia pun berharap, dengan melewati rangkaian proses pelatihan ini, peserta pelatihan bisa memperdalam dan memperluas pengetahuan, keahlian, mempertajam daya analisis dan bisa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan.
Baca Juga: Sulteng Raih Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023
Sebab, sekali lagi pengadaan barang/jasa pemerintah ini dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah.
“Sehingga, diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel dalam pelaksanaan barang dan jasa pemerintah,” pungkasnya.
