PARIMO, theopini.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Arus Abdul Karim Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), untuk memonitoring kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 16 April 2025.
Ketua DPRD Arus Abdul Karim beserta rombongan diterima oleh Asisten III Administrasi Umum Yusnaeni, dan sejumlah OPD terkait di jajaran Pemda Parimo, Senin, 24 Maret 2025.
Baca Juga: DPRD Sulteng Gelar Rapat Paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
“Selain melihat kesiapan Pemda, kami juga menggali informasi terkait dinamika politik yang terjadi pada Pilkada 2024 kemarin, yang menyebabkan terjadinya PSU di Kabupaten Parimo,” kata Arus Abdul Karim, dalam kesempatan itu.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp13 miliar untuk membantu penyelenggaraan PSU di Kabupaten Parimo.
Anggaran hibah tersebut, kata dia, tentunya akan menutupi kekurangan anggaran PSU yang telah disiapkan Pemda Parimo sebesar Rp8 miliar.
Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Yusnaeni mengatakan dengan adanya bantuan sebesar Rp13 miliar, secara praktis mengurangi beban Pemda Parimo untuk membiayai PSU yang membutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32.
Alokasi anggaran Rp32 miliar tersebut, akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan KPU sebesar Rp 17.330.476.111, Bawaslu Rp 7.112.569.569 dan TNI/Polri mencapai Rp5,5 miliar.
Selain itu, Pemda Parimo juga melekatkan anggaran sebesar Rp1 miliar, Rp100 juta untuk beberapa OPD yang terlibat dalam pelaksanaan PSU, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesabangpol serta Bagian Pemerintahan Umum (PUM).
Ia juga menyampaikan kesiapan daerah dalam melaksanakan PSU 2025 telah menyiapkan anggaran yang berasal dari sisa dan pelaksanaan pilkada 2024 sebesar sembilan milyar lebih.
Baca Juga: DPRD Sulteng Gelar Sosialisasi Raperda Sistem Pertanian Organik di Parimo
Total anggaran tersebut, merupakan dana sisa dari kedua penyelenggara, baik KPU sebesar Rp 7.409.704.985 serta Bawaslu Rp 2.092.627.555 pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Sehingga, dengan ketambahan bantuan dari provinsi tersebut, sisa anggaran yang dibutukan tinggal Rp8 miliar lebih,” pungkasnya.
