PARIMO, theopini.id – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah H Wardi bersepakat dengan pengaturan kembali sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Hal ini, menurutnya, untuk mendukung pemerintah daerah sebagai prioritas Universal Health Coverage (UHC), yang memiliki target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi, minimal 98%, dan tingkat keaktifan peserta minimal 80%.
Baca Juga: Target PAD Tidak Tercapai, Sumitro: Jangan Korbankan Rumah Sakit Swasta
“Total anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk itu, sebesar Rp19,2 miliar setiap tahun. Artinya, kalau pemerintah sudah mensubsidi kesehatan masyarakatnya, tentu ada timbal baliknya, bahwa pendapatan yang sama bisa diterima kembali,” ungkap H Wardi di Parigi, Minggu, 18 Mei 2025.
Faktanya, kata dia, justru terbalik. Saat ini, masyarakat yang rata-rata mendapatkan pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah lebih banyak memilih pelayanan di rumah sakit swasta.
Ia menjelaskan, keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) terkait sistem pelayanan kesehatan yang akan didorong Komisi IV DPRD Parimo ini, tidak untuk tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Ini bukan tendensius atau mengecilkan rumah sakit swasta. Kami inginkan sistem ini diatur bukan persoalan PAD-nya, tapi biar ada timbal baliknya dari situ,” kata dia.
Wardi menegaskan, Komisi IV DPRD Parimo telah menekankan kepada seluruh rumah sakit milik pemerintah daerah agar memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Selain itu, membenahi infrastruktur yang ada.
Sehingga, Komisi IV DPRD Parimo berani mengambil sikap untuk mendorong sistem pelayanan kesehatan yang mengutamankan rumah sakit milik pemerintah daerah
“Dengan catatan rumah sakit milik daerah berinovasi untuk memaksimalkan pelayanannya. Artinya jangan hanya kejar profit, tadi pelayanannya tidak dimaksimalkan,” tegasnya.
Baca Juga: Puskesmas dan Rumah Sakit di Parimo Telah Jalankan Program BERANI Sehat
Olehnya, Komisi IV DPRD Parimo akan diundang seluruh puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah, untuk membahas sistem pelayanan kesehatan tersebut.
“Kami prihatin, karena tidak ada keseimbangan pendapatan di daerah ini. Apalagi program BERANI Sehat ini, tidak ada klasifikasi miskin atau kaya, sepanjang mau mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas tiga,” pungkasnya.
