BANDUNG, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya pemerintah daerah mencari inovasi pendanaan alternatif, untuk memastikan pelayanan dasar dan program prioritas nasional berjalan optimal.
“Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” ujar Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Selasa, 9 September 2025.
Baca Juga: Wamendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Lewat Program Beasiswa Australia
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, tetap berjalan dengan baik. Karena itu, daerah perlu mencari skema pembiayaan baru di luar dana transfer.
Menurutnya, alternatif pendanaan bisa dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), hingga optimalisasi aset daerah.
“Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” imbuhnya.
Selain membahas pendanaan, Bima juga meninjau sejumlah program prioritas nasional di Bandung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan sistem pengelolaan Kopdeskel di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang menurutnya berhasil dan bisa menjadi rujukan.
Baca Juga: Wamendagri: Optimalisasi Aset Jadi Kunci Kemandirian Fiskal Daerah
“Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko (Bidang Pangan) sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” terangnya.
Bima juga menekankan, kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program MBG dengan menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya cepat dan tepat sasaran.
Baca berita lainnya di Google News
Comments 4