PARIMO, theopini.id – Bangunan SDN Kuala Bugis di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengalami kerusakan parah.
Plafon ruang kelas 2, bahkan terpaksa dirobohkan sebagian karena nyaris runtuh. Langkah ini, demi keselamatan siswa dan guru.
Baca Juga: Disdikbud Parimo Dorong Sekolah Inklusif: Anak Disabilitas Punya Hak Sama untuk Belajar
“Gurunya bilang takut masuk kelas karena sudah membahayakan. Akhirnya saya minta agar kegiatan belajar dilakukan di luar. Kami ambil inisiatif merobohkan bagian bangunan yang sudah sangat rawan,” ungkap Kepala SDN Kuala Bugis, Fathur Rohman via WhatsApp, Minggu, 20 Juli 2025.
Menurut dia, pihak sekolah telah beberapa kali mengajukan proposal permohonan bantuan rehabilitasi kepada pemerintah daerah.
Namun, harapan itu kandas karena regulasi pusat. Aturan menyebut, sekolah hanya dapat menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) jika memiliki minimal 40 siswa. Sayangnya, jumlah siswa SDN Kuala Bugis hanya 26 orang.
“Kita sudah pernah usulkan, bahkan proposal sudah masuk. Tapi terbentur aturan jumlah siswa. Untuk dapat bantuan DAK, minimal 40 siswa. Sekarang total siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 26 orang,” jelasnya.
Jumlah siswa SDN Kuala Bugis memang jauh dari kata ideal. Kelas VI hanya diisi 4 siswa, kelas V ada 5 siswa, kelas IV dan kelas II masing-masing 4 siswa.
Sedangkan kelas III dan kelas I masing-masing diikuti 5 dan 4 siswa. Jumlah yang kecil, namun semangat belajar mereka tetap besar.
Masalah infrastruktur tak berhenti pada bangunan sekolah. Akses menuju lokasi juga sangat sulit, terutama di musim hujan.
Untuk sampai ke sekolah, sejumlah siswa harus menyeberangi sungai hingga sepuluh kali. Jembatan darurat hasil swadaya warga kerap hanyut diterjang banjir.
“Saya juga sempat takut waktu ke sana saat hujan, karena aksesnya rawan. Anak-anak itu biasa nyebrang sampai 10 kali,” tutur Fathur.
Meski dalam keterbatasan, SDN Kuala Bugis masih menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, lebih banyak terserap untuk kegiatan rutin dan honorarium guru, sehingga nyaris tak menyisakan ruang untuk perbaikan fisik bangunan.
“Dana BOS tetap kami terima, tapi kecil. Biasanya habis untuk kegiatan dan honor. Untuk perbaikan ruang kelas jelas tidak mencukupi,” katanya.
Dari sisi tenaga pendidik, kondisi sekolah juga serba terbatas. Hanya ada empat orang guru aktif, termasuk Fathur sendiri yang merangkap sebagai kepala sekolah, pengajar, dan operator sekolah. Satu-satunya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dirinya.
Sementara satu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah aktif, dan dua lainnya masih menunggu Surat Keputusan (SK). Beberapa guru sebelumnya sudah kembali ke daerah asal mereka.
“Sekarang PNS hanya saya sendiri. Ada satu guru P3K aktif, dua menunggu SK. Total yang aktif empat orang dengan saya,” ujarnya.
Fathur berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat terhadap sekolah-sekolah kecil di pelosok negeri.
Baca Juga: Kisah Guru Korban Kebakaran di Perumahan SDN Bambalemo
Ia mengusulkan agar ada fleksibilitas aturan dalam penyaluran bantuan infrastruktur, agar tidak mematikan harapan lembaga pendidikan di wilayah terpencil.
“Kalau harus tunggu 40 siswa, kapan sekolah seperti kami bisa dibantu? Sementara kami tetap mengajar, tetap berjuang,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
