PARIMO, theopini.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mulai mengubah paradigma pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
Tahun ini, menjadi momentum penting bagi lembaga ini, dalam membangun “Parigi Moutong Digital Revenue Ecosystem”, sistem terintegrasi yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik.
Baca Juga: Genjot PAD, Dishub Parimo Evaluasi Pengelolaan Terminal Toboli
Kepala Bapenda Parimo, Mohammad Yasir mengatakan, transformasi digital bukan sekadar upaya modernisasi sistem, tetapi juga perubahan kultur birokrasi dalam mengelola pendapatan daerah.
“Selama ini tantangan kami ada pada ketepatan data dan akuntabilitas di lapangan. Melalui digitalisasi, seluruh titik potensi retribusi kini bisa dipantau secara langsung, dari pusat hingga petugas lapangan,” ujar Yasir, Senin, 21 Juli 2025.
Salah satu inovasi yang tengah dijalankan Bapenda adalah aplikasi Smartgrove Retribusi, platform digital yang memudahkan pendataan objek retribusi, sekaligus memungkinkan pembayaran dilakukan secara nontunai dan real time.
Sistem ini, kata dia, diharapkan mampu menekan kebocoran pendapatan dan mempercepat pelaporan keuangan daerah.
Selain itu, Bapenda Parimo juga menjalin sinergi dengan Bank Sulteng untuk memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Melalui integrasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pasar, parkir, hingga sewa kios secara daring melalui aplikasi yang terhubung langsung ke sistem perbankan.
“Kerja sama dengan Bank Sulteng adalah bagian dari upaya membangun ekosistem yang inklusif. Kami ingin masyarakat mudah membayar kewajibannya tanpa harus datang ke kantor, cukup lewat gawai,” jelas Yasir.
Ia menegaskan, pembangunan sistem pendapatan digital ini bukan semata untuk mengejar peningkatan angka PAD, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Makassar Dorong Kolaborasi Pengelolaan Zakat dengan LMI
“Kami tidak hanya bicara soal peningkatan pendapatan, tapi juga soal tanggung jawab. Setiap rupiah dari masyarakat harus dikelola secara akuntabel dan kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan,” tegasnya.
Melalui program ini, Bapenda Parimo menegaskan komitmennya menjadi pelopor reformasi fiskal digital di Sulawesi Tengah, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berintegritas.
Baca berita lainnya di Google News
