PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan kunjungan benchmarking ke Sulawesi Tengah untuk mempelajari tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tahun jamak (multi years).
“Pertukaran informasi seperti ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Tengah, Fahrudin Yambas, di Kota Palu, Kamis, 27 November 2025.
Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan 104 Km Jalan Nasional Baru Terbangun pada 2025
Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Sulsel untuk memperkuat komunikasi antardaerah, terutama dalam mengadopsi praktik terbaik yang telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Menurutnya, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah rujukan nasional karena keberhasilannya menuntaskan sejumlah proyek strategis dengan skema multi years.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Jalan W.R. Supratman Palu.
Proyek itu, menempuh proses panjang, mulai dari sayembara desain tahun 2020, penyusunan DED pada 2021, hingga konstruksi pada 2023–2025, dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi Sulteng, Polda Sulteng, dan akademisi Universitas Tadulako.
“Masjid Raya Baitul Khairat kini berkapasitas sekitar 10.000 jamaah, dan besok akan digelar Sholat Jumat perdana sebelum peresmian pada 4 Desember 2025,” tambah Fahrudin.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Pemprov Sulawesi Tengah dalam berbagi pengalaman.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Selatan tengah menyiapkan paket pekerjaan multi years senilai Rp 3,7 triliun, meliputi pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional.
Baca Juga: Tujuh Proyek Sekolah Bantuan UNDP di Parimo Baru Capai 85 Persen
“Kami mendapat arahan dari KPK agar mempelajari pelaksanaan proyek multi years di Sulawesi Tengah sebagai referensi utama,” ujarnya.
Marwan berharap koordinasi antara kedua provinsi dapat terus dilanjutkan, khususnya dalam manajemen risiko, mekanisme pengadaan, serta pola pengawasan lintas instansi.
“Kami berharap dukungan dan keterbukaan informasi dari Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Baca berita lainnya di Google News
