JAKARTA, theopini.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,21 triliun pada 2025, untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan guna meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia.
Target prioritas pada 2025, yakni pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.
Baca Juga: Kementerian PUPR Serapan 51.964 Tenaga Kerja PKT di Pertengahan 2024
“Untuk infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun, yang di dalamnya terdapat pembangunan jalan nasional baru, dengan target sepanjang 104 km, dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km,” ungkap Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Anggaran tersebut, kata dia, juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, dan jembatan sepanjang 548.515 meter.
Pada 2025, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Anggaran PKT, dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia.
“Targetnya menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK),” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyelesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter, dengan alokasi anggaran sebesar Rp49 miliar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten.
Selanjutnya, dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,83 triliun.
Rachman Arief juga menyampaikan, program pembangungan jembatan gantung yang dilaksanakan pada 2024.
Di antaranya, sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI, dengan rincian 22 jembatan gantung total bentang 1.856 meter, dan alokasi sebesar Rp194 miliar telah terkontrak.
Selanjutnya 48 unit, dengan total panjang bentang 3.888 meter, membutuhkan anggaran sebesar Rp536 miliar, diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.
Baca Juga: Proyek Pembangunan Puskesmas Lompe Ntodea Mulai Dikerjakan
“Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025, karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu, lokasi usulan awal harus diubah dikarenakan lahan tidak bebas, dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat,” pungkasnya.
