PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengoperasikan Command Center BERANI Samporoa, sebagai instrumen pengawasan terpadu pelayanan publik berbasis digital, yang diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.
“Command Center ini akan efektif bila didukung data yang valid. Kalau datanya tidak benar, secanggih apa pun sistemnya tidak akan bekerja maksimal,” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat meresmikan BERANI Samporoa di Kota Palu, Rabu malam, 31 Desember 2025.
Baca Juga: Dorong Digitalisasi, Command Center Banggai Jadi Rujukan Daerah Lain
Ia menegaskan, seluruh pimpinan OPD diberi tenggat waktu tiga bulan untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran data sebagai fondasi utama operasional Command Center.
“Saya minta seluruh OPD serius membenahi data. Ini perintah, karena layanan publik hari ini ditentukan oleh keakuratan data,” ujar Anwar.
BERANI Samporoa, dirancang sebagai pusat pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh operator Command Center dan diberi nomor tiket, sehingga proses penanganannya dapat dipantau secara real time.
“Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat yang hilang atau saling lempar kewenangan. Semua terekam dan bisa dipantau,” kata dia.
Laporan yang bersifat teknis atau berada di bawah kewenangan OPD tertentu, akan langsung diteruskan ke OPD terkait, yang telah menyiapkan operator khusus untuk menindaklanjuti setiap aduan.
Sistem ini, juga dilengkapi dengan klasifikasi status laporan, mulai dari menunggu, dalam proses, selesai, hingga ditolak. Penolakan hanya dilakukan terhadap laporan yang tidak relevan atau bersifat iseng.
Untuk mencegah lambannya penanganan laporan, Command Center BERANI Samporoa menerapkan sistem penilaian kinerja bagi operator Command Center maupun operator OPD.
“Ada sistem penilaian. Kecepatan dan kualitas respons akan dinilai. Ini untuk memastikan tidak ada pembiaran atau saling menyalahkan,” jelas Anwar.
Waktu respons operator Command Center ditetapkan antara 5 hingga 60 menit per laporan, sementara standar penilaian OPD disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing layanan.
Ke depan, Anwar berharap Command Center BERANI Samporoa dapat terhubung dengan pemerintah kabupaten/kota hingga instansi vertical, agar laporan masyarakat di luar kewenangan provinsi tetap mendapat kepastian penanganan.
Baca Juga: Penguatan SDM Jadi Fokus, DKIPS Sulteng Gelar Pelatihan Operator Command Center
“Nama Samporoa artinya berteman. Pemerintah harus hadir sebagai kawan masyarakat, yang mau mendengar dan cepat bertindak,” pungkasnya.
Peresmian Command Center BERANI Samporoa ditandai dengan peluncuran sistem melalui layar sentuh oleh Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Diskominfo Sulawesi Tengah, Suandi.
Baca berita lainnya di Google News
