JAKARTA, theopini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan memfokuskan langkah pembangunan pada penguatan pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Upaya tersebut, ditandai dengan pertemuan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, di Jakarta.
Baca Juga: Ribuan THL Terancam Dirumahkan, Dampak Efisiensi Anggaran
“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk membahas bagaimana menjaga dan mengelola keuangan daerah agar tetap sehat, akuntabel, dan mendukung percepatan pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri Arifuddin, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.
“Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, daerah dituntut lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam memanfaatkan APBD yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, diskusi juga difokuskan pada sistem dan skema pengelolaan keuangan daerah ke depan agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar,” lanjut Munafri.
Selain itu, ia turut menyampaikan pembahasan terkait mekanisme perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) milik Pemkot Makassar, termasuk skema penyertaan modal dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami juga meminta arahan agar seluruh proses pengelolaan BUMD, termasuk PDAM, berjalan sesuai regulasi dan mendukung peningkatan kinerja pelayanan dasar,” ujarnya.
Munafri juga mengundang Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung langsung ke Kota Makassar, guna memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berbasis kinerja.
“Kami berharap Pak Dirjen bisa hadir di Makassar untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada ASN dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyambut positif langkah Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan APBD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.
Ia menegaskan, optimalisasi keuangan daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Ariza Patria: Kemendes PDT Dukung Efisiensi Anggaran
“Kolaborasi dapat menjadi solusi inovatif untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, merupakan bagian dari rangkaian komunikasi intensif Pemkot Makassar dengan Pemerintah Pusat, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang adaptif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
