PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Rusno Tandriono, menyoroti kualitas pelayanan RSUD Anuntaloko Parigi yang dinilai belum maksimal dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola rumah sakit tersebut.
“Saya berharap hal ini segera dibenahi ke depan, karena hampir setiap waktu masyarakat dan pasien masih mengeluhkan pelayanan di RSUD Anuntaloko,” ujar Rusno dalam rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parimo saat menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin, 9 Februari 2026.
Baca Juga: RSUD Anuntaloko Parigi Akui Masalah Obat, Manajemen Janjikan Pembenahan
Ia menegaskan, dengan besaran anggaran yang dialokasikan kepada RSUD Anuntaloko Parigi, peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien seharusnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Namun, ia mengaku, masih sering menerima keluhan hingga saat ini. Salah satunya, terakait pasien yang kerap tertahan lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan baru mendapat penanganan setelah adanya intervensi tertentu.
“Kami berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, pelayanan kepada masyarakat juga bisa benar-benar dimaksimalkan,” katanya.
Selain soal pelayanan, legislator dari Fraksi NasDem tersebut juga menyoroti adanya temuan BPK pada sejumlah pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi.
Ia menilai temuan tersebut, lebih disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rusno menyebut, temuan BPK pada pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) dengan nilai sekitar Rp900 juta serta kelebihan pembayaran jasa medis kurang lebih Rp200 juta harus segera ditindaklanjuti.
“Saya minta dinas terkait mengupayakan pengembalian anggaran temuan tersebut ke kas daerah. Sebelum laporan Pansus disampaikan, ini harus sudah diselesaikan,” tegasnya.
Baca Juga: Fasilitas Umum di RSUD Anuntaloko Parigi Segera Dibenahi
Ia juga mendorong agar ke depan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi dapat dievaluasi, guna mencegah terulangnya persoalan serupa.
“Kalau bisa, ke depan proses pengadaan dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
