Wagub Gorontalo Pastikan BLP3G Jangkau Wilayah Terluar Pohuwato

POHUWATO, theopini.idWakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, turun langsung mengawal penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pohuwato, Rabu, 4 Maret 2026.

Langkah itu dilakukan, untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat di wilayah terluar, khususnya di bagian barat Provinsi Gorontalo.

“Hari ini saya berada di kecamatan paling ujung, wilayah barat Gorontalo. Sejak tadi kami sudah melewati lima kecamatan. Tujuannya untuk membantu meringankan beban bapak ibu di bulan suci Ramadan, setidaknya untuk kebutuhan sahur dan berbuka,” ujar Idah.

Sebanyak 331 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan di lima kecamatan, yakni Wanggarasi 36 KPM, Lemito 57 KPM, Popayato Timur 69 KPM, Popayato 110 KPM, serta Popayato Barat 59 KPM. Secara keseluruhan, jumlah penerima BLP3G di Kabupaten Pohuwato tahun ini mencapai 842 KPM.

BACA JUGA:  Dorong Warga Mandiri, Pemprov Gorontalo Siapkan Bantuan Modal Usaha

Idah menjelaskan, program BLP3G Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dengan total kuota 3.000 paket yang didistribusikan ke tiga kabupaten prioritas.

Program tersebut, secara khusus menyasar keluarga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu.

“Dari total 3.000 KPM se-Provinsi Gorontalo, bapak dan ibu di Pohuwato termasuk yang menerima manfaat. Prioritas kami adalah lansia dan disabilitas dari keluarga yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah, termasuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang telah disediakan.

BACA JUGA:  Dinas Koperasi dan UMKM Lakukan Verifikasi 25 Ribu Data Pelaku Usaha

Adapun paket bantuan pangan yang disalurkan terdiri atas 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, dan 10 butir telur ayam, dengan total nilai komoditas sebesar Rp252.460 per paket.

Program BLP3G menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah provinsi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama pada momentum Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar