GORONTALO, theopini.id — Produksi emas oleh perusahaan tambang Pani Gold mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah, seiring pengiriman 234 kilogram dore emas ke PT Antam sebagai bagian dari hasil produksi beberapa bulan terakhir.
“Saya terima informasi, hari ini ada pemuatan 234 kilogram dore emas. Memang belum dimurnikan, masih dalam bentuk kotor, biasanya menghasilkan sekitar 60–70 persen emas murni,” ujar Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat menghadiri pertemuan dengan pejabat dan pegawai unit teknis Kementrian Keuangan RI bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djp) Gorontalo, Kamis, 30 April 2026.
Ia menjelaskan, jika dikalkulasikan dari kadar tersebut, potensi emas murni yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 150 hingga 160 kilogram.
Dengan asumsi harga Rp3 juta per gram, nilai ekonomi yang dihasilkan cukup besar dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
Menurut dia, skema pembagian royalti dari sektor pertambangan tersebut juga memberikan porsi signifikan bagi daerah, yakni 16 persen untuk pemerintah provinsi, 23 persen untuk enam kabupaten/kota, serta 23 persen untuk daerah penghasil, dalam hal ini Kabupaten Pohuwato.
Sejauh ini, kontribusi Pani Gold terhadap kas Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai kisaran Rp12 hingga Rp15 miliar, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya volume produksi.
Gusnar juga menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Ia mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Gorontalo untuk membuka cabang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di daerah tersebut, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan di Gorontalo.
“Saat ini baru Pani Gold yang pajaknya dibayarkan di Kantor Pajak Gorontalo. Kami harapkan perusahaan lain seperti sawit dan wood pellet juga bisa mengikuti,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah bersifat persuasif guna menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Kami tidak ingin pendekatan yang bersifat konfrontatif. Ini perusahaan swasta, jadi kami lakukan secara persuasif,” tambahnya.
Selain sektor pertambangan dan pajak, Gusnar pun menyoroti pengelolaan aset daerah, khususnya terkait proses lelang barang milik pemerintah yang dinilai belum optimal.
“Banyak aset yang tidak terpakai justru dibiarkan rusak sebelum dilelang. Ini perlu perbaikan,” katanya.
Ia mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo agar proses lelang ke depan lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Koordinasi harus diperkuat agar aset yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
