MORUT, theopini.id – DPRD Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah mengungkap dampak berhentinya aktivitas perusahaan tambang terhadap perekonomian daerah, yang memicu peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berhentinya aktivitas perusahaan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan,” kata anggota DPRD Morut, Arman Purnama Marunduh, dihubungi Minggu, 19 April 2026.
Ia menjelaskan, ketika PHK terjadi, perputaran ekonomi langsung melemah. Kondisi itu terlihat dari kos-kosan yang mulai kosong, turunnya daya beli masyarakat, hingga lesunya aktivitas UMKM.
Menurutnya, UMKM di wilayah lingkar tambang seperti Bunta, Tompira hingga Bungintimbe sangat bergantung pada perputaran uang dari karyawan perusahaan.
Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan penghasilan karyawan sebagian besar hanya habis untuk kebutuhan dasar, seperti sewa tempat tinggal atau kos, biaya keluarga, hingga transportasi.
“Hampir tidak ada sisa untuk konsumsi di luar. Akibatnya, banyak UMKM yang tutup,” ujarnya.
Di sisi lain, Arman juga menyoroti minimnya kontribusi industri tambang nikel terhadap pendapatan daerah.
“Pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp240 miliar, berbeda dengan Kabupaten Morowali yang pendapatan daerahnya lebih dari satu triliun. Padahal objek dan industrinya relatif sama,” ungkapnya.
Pernyataan Arman tersebut, menguatkan kondisi yang dialami langsung oleh pelaku UMKM di lapangan.
“Saat ini, UMKM sekitar tambang hidup dari aktivitas karyawan di perusahaan,” kata pedagang ayam potong, Muhammad Arif, di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur.
Ia menjelaskan, usahanya sangat terdampak sejak gelombang PHK terjadi di perusahaan tambang Morut.
Sebelum PHK, Arif mampu menjual 10–15 ekor ayam potong setiap hari dengan harga Rp75 ribu per ekor. Namun setelah PHK besar-besaran, penjualannya turun drastis menjadi 1–2 ekor per hari dengan harga Rp70 ribu per ekor.
Sementara itu, Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di Desa Towara, mengaku usahanya yang telah berjalan selama enam tahun terpaksa tutup dalam enam bulan terakhir.
“Usaha saya sudah enam tahun, tapi enam bulan terakhir akhirnya tutup karena tidak adanya pembeli,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan jumlah karyawan perusahaan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Padahal sebelumnya, pendapatan harian bisa mencapai Rp2–3 juta dengan keuntungan bersih sekitar Rp500 ribu.
“Perusahaan tutup, usaha juga ikut tutup,” ujarnya.
Ia menambahkan, usaha lain yang turut terdampak adalah layanan jasa makanan dan minuman (catering) yang selama ini memasok kebutuhan perusahaan.
Penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah krusial di tengah kondisi tersebut. Pasalnya, basis produksi tradisional seperti perkebunan rakyat non-sawit dan perikanan tangkap saat ini juga telah terdampak dan sulit dipulihkan sebagai sumber ekonomi utama.
Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung semakin bergantung pada sektor tambang. Pemerintah Daerah (Pemda) Morut disebut, telah melakukan upaya melalui penyaluran Bantuan Kewirausahaan Mandiri (BKM) bagi pelaku UMKM.
Namun, agar UMKM dapat bertumbuh optimal, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi, terutama dengan memasukkan UMKM ke dalam ekosistem kawasan industri, meskipun saat ini sejumlah perusahaan tengah melakukan pengurangan operasional.
Baca berita lainnya di Google News
