PARIMO, theopini.id — Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Longki Djanggola, melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan stok pangan serta pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Kamis, 30 April 2026.
“Sebagai kader partai, kami diperintahkan untuk meninjau dan mengawal program ketahanan pangan yang digagas oleh presiden, yang juga merupakan ketua umum kami,” ujar Longki Djanggola saat melakukan monitoring di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Desa Olaya, Kecamatan Parigi.
Ia menjelaskan, meskipun Bulog bukan merupakan mitra langsung Komisi II DPR RI, kegiatan monitoring tersebut tetap dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sekaligus tugas kelembagaan Partai Gerindra.
Menurut dia, pengawasan terhadap ketersediaan pangan menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gejolak di masyarakat jika terjadi kekurangan pasokan.
“Kalau ketersediaan pangan di suatu daerah terganggu, tentu bisa memicu keresahan bahkan kecaman dari masyarakat,” katanya.
Berdasarkan hasil peninjauan di Bulog Desa Olaya, Longki memastikan bahwa stok pangan di Parigi Moutong dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi hingga tujuh bulan ke depan.
“Semua hasil ini akan kita laporkan, termasuk berbagai catatan seperti kualitas beras yang perlu menjadi perhatian,” jelasnya.
Selain memantau ketahanan pangan, Longki juga meninjau sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di Parigi Moutong.
Ia menilai, secara umum pelaksanaan program tersebut berjalan baik dan lancar, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan.
“Saya rasa masalah yang ada tidak terlalu parah seperti yang sempat terjadi sebelumnya, misalnya kasus keracunan,” ujarnya.
Longki juga mengungkapkan, berdasarkan dialog dengan penerima manfaat, program MBG dinilai membantu meringankan beban ekonomi orang tua.
“Banyak yang berharap program ini terus berlanjut karena sangat membantu,” tambahnya.
Meski demikian, ia tetap menghargai adanya perbedaan pandangan di masyarakat terhadap program tersebut.
“Semua hasil monitoring ini akan kita laporkan ke fraksi untuk selanjutnya diteruskan ke presiden, termasuk berbagai masalah yang ada,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
