PARIMO, theopini.id – Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Hj Hestiwati Nanga, mengingatkan seluruh jajarannya, agar memastikan setiap kegiatan yang menggunakan dana hibah memiliki perencanaan, administrasi, serta output yang jelas.
Menurutnya, perubahan mekanisme pengelolaan anggaran membuat tanggung jawab organisasi TP-PKK semakin besar. Jika sebelumnya anggaran PKK masih melekat pada OPD, kini setelah menjadi dana hibah, pengelolaan dan pertanggungjawabannya berada langsung pada organisasi.
“Ketika anggaran itu sudah dihibahkan, tanggung jawab full ada pada organisasi, termasuk terkait output dan hasil dari pembiayaan yang diberikan,” kata Hestiwati saat membuka Pelatihan Kewirausahaan Hijau Ecoprint yang diselenggarakan Pokja III TP-PKK Kabupaten Parimo di Gedung PNF Songulara SKB, Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, meskipun bersumber dari dana hibah, penggunaannya tetap harus mengikuti standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Walaupun dana hibah, tetap mengacu pada standar biaya yang ditetapkan kabupaten. Kita pasti akan diperiksa pertanggungjawaban anggarannya, sehingga output kegiatan harus jelas,” ujarnya.
Hestiwati mengatakan, Ketua TP-PKK menjadi pihak yang menandatangani pakta integritas dalam penggunaan dana hibah tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pengurus PKK berhati-hati dan tidak mengabaikan kelengkapan administrasi.
“Yang menandatangani pakta integritas adalah ketua. Apabila terjadi penyalahgunaan keuangan di kemudian hari, ketua harus siap diperiksa dan diaudit,” katanya.
Ia menegaskan, sikap kehati-hatian dalam pencairan anggaran bukan untuk mempersulit pelaksanaan kegiatan, melainkan sebagai upaya menjaga organisasi agar berjalan sesuai aturan.
“Saya bukan menakut-nakuti, tetapi kita belajar tertib administrasi. Semua harus jelas, mulai dari TOR, RAB, dokumentasi, hingga SOP kegiatan,” ujarnya.
Hestiwati mencontohkan, sebelum pencairan anggaran kegiatan, pihaknya akan memastikan seluruh dokumen telah lengkap. Menurutnya, kegiatan yang baik bukan hanya terlaksana, tetapi juga mampu menunjukkan manfaat dan hasil yang dapat dievaluasi.
“Kalau administrasinya belum jelas, saya tidak mau menandatangani pencairannya. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah kita sendiri,” tegasnya.
Ia berharap seluruh program TP-PKK ke depan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas. Karena ketika program ini dilanjutkan tahun berikutnya, kita bisa melihat hasil dan manfaat yang sudah diberikan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
