PARIMO, theopini.id – Kekeringan meteorologis dan hidrologis masih melanda sembilan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Kondisi tersebut, terjadi setelah hujan tidak turun sejak pertengahan Juni 2026 dan telah berdampak pada sektor pertanian, perkebunan hingga ketersediaan air bersih masyarakat.
“Kekeringan masih melanda. Debit sumber air utama Desa Kayu Agung tinggal sekitar 25 persen dari kondisi normal, sehingga pasokan air sudah kurang maksimal,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Parimo, Rivai, dalam keterangan resminya, Jum’at, 21 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Parimo per Jum’at, 21 Agustus 2026, kekeringan tersebar di tujuh desa di Kecamatan Mepanga, yakni Kotaraya Induk, Kotaraya Barat, Kotaraya Timur, Kotaraya Selatan, Kotaraya Tenggara, Kayu Agung dan Ogotion.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, serta Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini.
Dampak kekeringan paling luas terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Total lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1.400 hektare.
Di Kecamatan Mepanga, lahan sawah terdampak meliputi Kotaraya Induk sekitar 100 hektare, Kotaraya Barat 100 hektare, Kotaraya Timur 400 hektare, Kotaraya Selatan 200 hektare, serta Kotaraya Tenggara 100 hektare.
Khusus di Kotaraya Selatan, lahan pertanian seluas sekitar 200 hektare dilaporkan terancam gagal panen. Sementara Desa Ogotion, mengalami dampak pada sektor pertanian dengan luas sekitar 400 hektare.
Adapun di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, sektor perkebunan terdampak sekitar 80 hektare. Sedangkan di Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, perkebunan terdampak sekitar 20 hektare.
Keterbatasan air bersih juga mulai dirasakan masyarakat. Di Desa Kayu Agung, dua kepala keluarga atau dua jiwa tercatat terdampak akibat kebutuhan air bersih.
Rivai mengatakan, BPBD Parimo telah melakukan peninjauan lokasi, berkoordinasi dengan aparat desa, serta melaksanakan asesmen atau kaji cepat terhadap wilayah terdampak.
Penanganan di lapangan melibatkan Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Parimo bersama aparat desa, Babinsa dan masyarakat.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BPBD Parimo mengidentifikasi kebutuhan mendesak berupa alkon dan sumur bor.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo juga telah mengeluarkan edaran terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) serta kekeringan yang berpotensi terjadi akibat El Niño.
Edaran Bupati Parimo Nomor: 100.04.2/3447/BPBD tertanggal 21 Agustus 2026 itu, ditujukan kepada seluruh camat, kepala desa/lurah, serta aparat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat di wilayah Parimo.
Dalam edaran tersebut, Bupati H. Erwin Burase mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengawasi aktivitas yang berpotensi memicu percikan api di kawasan hutan dan lahan.
Masyarakat juga diminta rutin membersihkan lahan dengan cara aman, berperan aktif menjaga lingkungan, serta memahami adanya sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan.
Untuk menghadapi musim kemarau yang berdasarkan prakiraan BMKG diperkirakan cukup panjang, masyarakat diminta mempersiapkan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pemda Parimo juga meminta masyarakat, segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun wilayah yang mengalami kekeringan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar air bersih.
Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi perkembangan situasi dapat dipantau melalui Call Center Darurat 112, Call Center Pusdalops BNPB 117, WhatsApp BPBD 08114180117, aplikasi SIBIMO maupun media sosial pemerintah.
Hingga Jum’at, 21 Agustus 2026, BPBD Parimo mencatat kekeringan masih berlangsung dan debit sumber air di sejumlah wilayah terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut, menjadi perhatian pemerintah karena tidak hanya menyangkut kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga keberlangsungan pertanian dan perkebunan.
Baca berita lainnya di Google News
