JAKARTA, theopini.id – Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) mengalami penyesuaian, dari yang semula di RAPBN 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025. Sedangkan belanja non-K/L, turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Hal tersebut, dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.
Baca Juga: Kemenkeu Berhasil Lakukan Efisiensi Anggatan hingga Rp2,21 Triliun
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, program unggulan pemerintahan baru 2025 telah ditampung di belanja K/L sebesar Rp121 triliun.
Belanja tersebut, mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola Badan Gizi Nasional.
“Program ini, bertujuan memberi makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan,” ujar Wahyu, dilansir dari laman Kemenkeu, Minggu, 29 September 2024.
Program unggulan lainnya, adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 triliun.
Cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik serta program penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun.
Di samping itu, masih terkait belanja unggulan pemerintahan baru di sektor kesehatan, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Sementara itu, alokasi program unggulan lainnya dari pemerintahan baru yang ditampung di APBN 2025 mencakup renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun.
Tak hanya itu, program unggulan di sektor ketahanan pangan pun telah dialokasikan sebesar Rp15 triliun antara lain untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi 80 ribu hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150 ribu hektar.
Wahyu menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN yang spesial karena didesain untuk mendukung agar transformasi berjalan efektif dan lancar. Namun di lain sisi, tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.
Baca Juga: DPR RI Sahkan UU APBN 2025, Menkeu: Pendapatan Rp3.000 Triliun
“Makanya di dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular. Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” pungkasnya.
