PARIMO, theopini.id – Tiga kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyanggupi target menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, untuk mendukung sinergitas program BPJS Kesehatan dengan BERANI Sehat.
Tiga kabupaten tersebut, yakni Parigi Moutong (Parimo), Sigi dan Donggala, yang diketahui memiliki capaian persentasi cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80%.
Baca Juga: Audiensi dengan BPJS Kesehatan, Gubernur Sulteng: UHC Prioritas Jadi Pintu Masuknya
UHC Prioritas, merupakan skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, dengan syarat cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari jumlah penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten/kota minimal 80%.
Di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr Reny A Lamadjido, Bupati/Pj Bupati Parimo, Sigi serta Donggala berkomitmen mencapai target UHC Prioritas untuk mengejar selisih kebutuhan peserta aktif JKN hingga 25 Maret 2025.
“Berkah Ramadan pada hari ini kita sepakat BERANI Sehat terwujud, dan kita deklarasi UHC prioritas pada 13 April 2025,” imbuh Gubernur Anwar Hafid, di Palu, Kamis, 13 Maret 2025.
Ia mengatakan, kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin, untuk mengurangi beban kehidupan melalui tersedianya akses JKN.
Ia berpendapat, pemimpin akan berdosa membiarkan rakyatnya menahan sakit di rumah sendiri, karena tidak adanya jaminan kesehatan pemerintah.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyney menampilkan simulasi pembagian anggaran antara provinsi dan tiga kabupaten, untuk memenuhi persyaratan beserta data terpilah potensi peserta nonaktif, untuk diaktifkan kembali.
Berdasarkan data, Kabupaten Donggala harus mengaktifkan kurang lebih 16.741 peserta. Sementara Sigi sebanyak 21.701 dan Parimo 9.800 peserta.
“Saya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat segera menyepakati besaran pembagian anggaran serta segmen peserta nonaktif mana saja yanh prioritas untuk diaktifkan hingga batas waktu 25 Maret 2025,” ujarnya.
Selain itu, BPJS kesehatan juga telah mengkalkulasi potensi pertumbuhan peserta baru, yang akan ditanggung provinsi per bulan, sebagai salah satu ketentuan program UHC Prioritas.
Dengan mekanisme ini, maka kabupaten/kota tidak mengalami kesulitan jika terjadi penambahan peserta baru, karena kewajiban pembayaran iuran akan ditanggung provinsi.
Wagub Sulawesi Tengah, dr Reny A Lamadjido menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) Donggala, Sigi dan Parimo berjuang keras merebut kuota peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Caranya, cukup dengan melengkapi data calon peserta PBI dan mengirimnya lewat aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial (Kemensos)
“Rebut PBI sebanyak mungkin untuk mengurangi beban APBD,” usulnya.
Baca Juga: Terima UHC, 82,74 Persen Penduduk Sulteng Terdaftar Peserta Aktif JKN
Dengan UHC Prioritas sebagai pintu masuk BERANI Sehat, maka dipastikan masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas.
Hanya membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulawesi Tengah bisa langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis.
