JAKARTA, theopini.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memacu penyediaan fasilitas pendidikan dasar yang layak bagi seluruh anak bangsa lewat program Sekolah Rakyat.
Meski baru mencapai progres fisik 11,48 persen hingga akhir Mei 2025, rehabilitasi tahap pertama ini menandai awal dari upaya panjang mewujudkan pemerataan akses pendidikan di berbagai pelosok Indonesia.
Baca Juga: Pemda Sigi Kunjungi Mensos, Bahas Sekolah Rakyat hingga BPJS
Program Sekolah Rakyat Tahap I mencakup 63 titik lokasi yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Pekerjaan yang dilakukan berupa renovasi ringan hingga sedang terhadap bangunan eksisting, termasuk perbaikan struktur non-struktural seperti dinding, lantai, plafon, serta penyediaan air bersih, sanitasi, dan meubelair.
“Pekerjaan ditargetkan rampung Juli 2025, sehingga sekolah-sekolah ini bisa segera difungsikan,” kata Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam keterangannya, Jum’at, 20 Mei 2025.
Namun, Menteri Dody mengakui, penanganan ini bersifat sementara dan belum bisa menjawab seluruh kebutuhan pendidikan di daerah.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang ditargetkan rampung pada 2026.
“Pada Juli 2026, para siswa akan dipindahkan ke bangunan baru Sekolah Rakyat yang dibangun lebih permanen,” ujarnya.
Upaya ini didukung anggaran negara sebesar Rp10 triliun pada tahun 2025, mencakup dua skema: rehabilitasi bangunan lama dan pembangunan sekolah baru.
Namun, pelaksanaan Tahap II tidak lepas dari kendala administratif. Dari 224 usulan lokasi, hanya 37 yang sudah disetujui, sementara selebihnya terkendala legalitas lahan atau ketidaksesuaian dengan aturan teknis.
Baca Juga: Dukung Sekolah Rakyat, Anwar Hafid Gerak Cepat Temui Mensos Syaifullah Yusuf
“Untuk usulan yang ditolak, kami akan koordinasi dengan Kemendagri atau Kemensos agar mencari lokasi pengganti,” tambah Dody.
Adapun 63 titik yang saat ini dalam pengerjaan tersebar di berbagai provinsi, seperti Jawa Barat (10 lokasi), Jawa Timur (12), Jawa Tengah (7), hingga wilayah timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Sulawesi.
Komentar