PARIMO, theopini.id — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan.
“Kehadiran saya hari ini sebagai bentuk semangat dan dukungan bagi Pak Bupati dan Wabup Parimo yang masih dalam energi awal. Semoga nyala semangat mereka bisa menerangi seluruh Kabupaten Parimo,” ujar Anwar Hadir saat menghadiri rapat paripurna serah terima jabaran bupati dan wabup periode 2025-20230 di DPRD Parimo, Rabu, 4 Juni 2025.
Baca Juga: Kemenperin Genjot Kolaborasi Percepatan Industri Halal Nasional
Gubernur Anwar menekankan, pentingnya kolaborasi antarlembaga pemerintahan daerah. Sebab, ia menyadari, meski gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, otoritas langsung terhadap wilayah dan rakyat berada di tangan bupati dan DPRD kabupaten/kota.
“Kadang kita lupa, gubernur tidak punya wilayah dan rakyat secara langsung. Itulah sebabnya kami mendorong pendekatan baru, perencanaan bersama, desk antardinas, dan komunikasi lintas level pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, ia memulai inisiatif melakukan pertemuan lintas daerah, mempertemukan kepala dinas kabupaten dengan kepala dinas provinsi, sekda kabupaten dengan sekdaprov, hingga bupati langsung dengan gubernur.
Skema ini, kata dia, dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan anggaran daerah terserap secara efisien.
“Kita akan buat nota kesepahaman antar-dinas agar semua program saling menopang, bukan saling bersaing,” tegasnya.
Anwar mencontohkan sejumlah program Pemprov Sulawesi Tengah yang bisa disinergikan dengan visi daerah, seperti BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.
Program BERANI Cerdas, misalnya, dapat mendukung visi Bupati Parimo untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Pemprov Sulawesi Tengah telah mengucurkan bantuan Rp5 miliar guna mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Parimo hingga mencapai 82 persen.
“Sekarang, warga cukup pakai KTP untuk berobat. Bahkan untuk mereka yang menunggak BPJS sejak 13 April 2025, tetap bisa dilayani. Yang menanggung iurannya, pemerintah provinsi. Kami sudah alokasikan Rp20 miliar untuk BPJS,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, program BERANI Lancar juga akan dimaksimalkan, termasuk pembukaan akses jalan di wilayah terisolir seperti Desa Sausu Salubanga di Kecamatan Sausu.
Baca Juga: Audience Bersama Moeldoko, Gubernur Sulteng Paparkan Skema Pengelolaan KPN
Menurutnya, sinergi pembangunan seperti ini akan menjadi prioritas melalui rapat kerja lintas pemerintahan ke depan.
“Kita akan duduk bersama membahas tugas dan tanggung jawab bupati, supaya semua program jalan selaras dan tidak ada yang saling tabrakan,” pungkasnya.
