JAKARTA, theopini.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa reformasi kelembagaan Polri harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan internal.
Ia menyebut, pengawasan yang efektif dari dalam institusi akan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Baca Juga: Kemendagri Soroti Lemahnya Respons Daerah Hadapi Lonjakan Harga Pangan
“Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.
Sebagai Wakil Ketua Kompolnas, ia mendorong agar pengawasan di tubuh Polri tidak bersifat pasif atau sekadar menunggu laporan masyarakat, melainkan bersifat proaktif dan sistematis.
Ia menilai, pendekatan pengawasan seperti itu akan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.
“Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Namun juga lebih dari itu, perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik,” tegasnya.
Dalam paparannya, Tito menyebut bahwa pengawasan terhadap Polri bukanlah tugas yang mudah, mengingat institusi ini merupakan kepolisian nasional terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.
Ia menambahkan, tantangan bertambah berat karena Polri bekerja di negara kepulauan terbesar dunia dengan sistem demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
“Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar di dunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan geografis Indonesia dengan negara-negara besar lainnya juga menjadi tantangan tersendiri.
Jika negara seperti India dan Amerika Serikat adalah negara daratan, maka Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi hambatan mobilitas dan koordinasi yang lebih rumit dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.
Lebih lanjut, Tito juga mendorong Kompolnas untuk lebih banyak melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Kerja (Satker) dan Polda di seluruh Indonesia guna mencocokkan program dengan pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga: Kerajinan Tangan Jadi Motor UMKM, Mendagri: Jangan Anggap Remeh!
Hal ini, dinilai penting untuk mengevaluasi langsung kinerja, pelayanan, dan akuntabilitas satuan kepolisian.
“Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan strategi kebijakan mereka, termasuk key performance index-nya. Dialog seperti ini akan meminimalisir pelanggaran dan mendorong budaya profesional di tubuh kepolisian,” jelasnya
Baca berita lainnya di Google News
