BANDUNG, theopini.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan, komitmennya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini, ditegaskan dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Tengah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), dalam rangkaian agenda Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, di Kota Bandung, Kamis, 17 Juli 2025.
Baca Juga: RPJMD Sulteng: Arah Baru Pembangunan Tekankan Ekonomi Lokal dan Adaptasi Iklim
“Kami tidak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen administratif. Ini harus jadi peta jalan yang membumi dan menyentuh langsung persoalan masyarakat, dari desa hingga perkotaan,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, usai pertemuan dengan DPRD dan Bappeda Jabar.
Ia menilai. kunjungan ini sangat strategis, mengingat Jabar merupakan salah satu provinsi dengan capaian indikator pembangunan yang progresif di tingkat nasional.
Ia mengatakan, sistem perencanaan di Jawa Barat bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat arah pembangunan lima tahun ke depan di Sulawesi Tengah.
“Jabar memiliki sistem perencanaan yang sangat terstruktur dan inovatif, mulai dari penyusunan RPJMD berbasis data, integrasi program dengan pusat, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pembangunan. Ini menjadi bekal penting bagi kami,” jelasnya.
Selain itu, pertemuan berlangsung dinamis dan mencakup diskusi tentang sinkronisasi RPJMD dan RPJMN, penguatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), serta skema pendanaan pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan.
Syarifudin menambahkan,DPRD berkomitmen untuk menyerap praktik-praktik terbaik dari provinsi lain, demi memastikan dokumen RPJMD Sulawesi Tengah tidak hanya kuat di atas kertas.
Baca Juga: Susun RPJMD, Gubernur Sulteng: Pembangunan Tidak Boleh Asal Jalan
Selain itu, kata dia, dapat diimplementasikan secara konkret untuk menjawab tantangan pembangunan dari hulu ke hilir.
Dalam rombongan DPRD Sulawesi Tengah turut hadir Ketua DPRD, Arus Abdul Karim, serta sejumlah anggota legislatif lintas komisi.
Baca berita lainnya di Google News
