PALU, theopini.id – Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, mulai memasuki tahap pembahasan serius di DPRD.
Dokumen ini, tak sekadar formalitas lima tahunan, melainkan menjadi peta jalan pembangunan daerah yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi lokal, hilirisasi komoditas, serta respons terhadap tantangan iklim.
Baca Juga: RPJMD Jadi Strategi Sinkronisasi Pusat-Daerah, Sulteng Siapkan Lompatan Ekonomi
Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa, 15 Juli 2025, Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur dr Reny A Lamadjido, menyampaikan penjelasan resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD.
“RPJMD ini disusun dengan prinsip keselarasan vertikal dan horizontal, mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045, serta menjabarkan visi-misi kepala daerah secara operasional,” ungkap dr. Reny.
Secara substansi, RPJMD 2025–2029 menekankan empat prioritas utama pembangunan:
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
- Hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, guna memperkuat konektivitas dan pemerataan layanan.
- Pengarusutamaan pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, seiring meningkatnya risiko bencana ekologis.
Gubernur juga menyampaikan tanggapan atas berbagai catatan dan masukan dari delapan fraksi DPRD, termasuk Fraksi Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan AMPPERA.
Ia menyambut positif dukungan DPRD, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif demi pembangunan yang akuntabel dan partisipatif.
“Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan dari seluruh fraksi. Pemerintah Provinsi akan terus membangun sinergi dengan DPRD dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di luar RPJMD, Gubernur juga melaporkan progres proyek strategis daerah, seperti pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat yang ditargetkan rampung Oktober 2025.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang terangkum dalam kerangka Program 9 BERANI.
Baca Juga: Bappelitbangda Parimo Susun Dokumen RPJMD 2025-2030
“RPJMD ini adalah penjabaran arah pembangunan Sulteng lima tahun ke depan. Dokumen ini harus menjawab tantangan hari ini dan kebutuhan generasi masa depan,” tegasnya.
Dengan tahapan yang sedang berlangsung, diharapkan Ranperda RPJMD 2025–2029 segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi.
Baca berita lainnya di Google News
