PARIMO, theopini.id – Sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan akademisi menjadi kunci dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah.
Hal ini, tercermin dalam kegiatan Penguatan Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI yang digelar Satgas II Preemtif Ops Madago Raya di Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis, 31 Juli 2025.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Didorong Jadi Agen Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat
“Desa Purwosari kami pilih karena kemajemukannya yang mampu menunjukkan bahwa harmoni dan toleransi itu bukan hanya mungkin, tapi nyata. Inilah modal utama melawan radikalisme,” kata AKBP Moh. Taufik, Kasatgas II Preemtif Ops Madago Raya.
Ia mengatakan, penguatan moderasi beragama merupakan program unggulan yang bertujuan memperkokoh ketahanan ideologis masyarakat melalui pendekatan humanis.
Narasumber utama, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa upaya moderasi harus dibangun bersama lintas sektor dan lintas agama sebagai benteng terhadap potensi konflik horizontal.
“Moderasi beragama bukan hanya wacana, tapi praktik nyata dalam keseharian. Ini adalah jalan tengah untuk menjaga Indonesia yang majemuk tetap utuh,” ujarnya.
Senada dengan itu, Camat Torue Niluh Elisabeth, mengajak masyarakat terus menanamkan semangat toleransi, saling menghargai, dan membuka ruang dialog antarumat beragama.
Selain sesi pemaparan materi, acara juga diisi diskusi terbuka yang dimanfaatkan para tokoh lintas agama untuk berbagi pandangan dan harapan.
Mereka menyambut baik inisiatif Satgas Madago Raya, dan mendorong agar program semacam ini diperluas ke wilayah-wilayah lain.
Baca Juga: Polda Sulteng dan FKUB Latih Penguatan Moderasi Beragama
Sebagai bagian dari kegiatan ini, Satgas juga melibatkan Da’i Kamtibmas Polri seperti AIPTU Erwin, AIPTU Zulham, dan Brigpol Farid Wajdi untuk melakukan penyuluhan langsung di lapangan.
Satgas II Preemtif menegaskan, keberhasilan menjaga stabilitas sosial tidak bisa hanya bertumpu pada aparat, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Moderasi beragama diharapkan menjadi budaya hidup, bukan sekadar program seremonial.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar