PARIMO, theopini.id — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), dalam mendukung seluruh program aksi kemanusiaan.
“Ini merupakan amanat yang termuat dalam Undang-Undang tentang PMI. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujar Hidayat dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) V PMI Parimo, Jum’at malam, 1 Agustus 2025.
Baca Juga: PMI Parimo Gelar Muskab V, Rumuskan Arah Gerak 2025–2030
Ia menekankan, dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk moral, tetapi juga finansial melalui alokasi anggaran hibah.
Menurutnya, anggaran itu sangat penting agar PMI dapat bergerak cepat dan tanggap dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, terutama saat terjadi bencana.
“Salah satu sumber pembiayaan untuk penguatan gerak PMI berasal dari hibah pemerintah. Karena itu, kami berharap Pemda Parimo bisa berkontribusi aktif terhadap seluruh program kerja PMI,” lanjutnya.
Terkait pelaksanaan Muskab PMI Parimo yang berlangsung selama tiga hari, Hidayat juga berharap forum tersebut dapat melahirkan kepemimpinan baru yang lebih progresif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“PMI adalah organisasi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ia selalu berada di garis terdepan saat bencana terjadi, di manapun itu,” tuturnya.
Hidayat juga memberi arahan agar proses pemilihan ketua berjalan sesuai mekanisme. Jika hanya terdapat calon tunggal yang diyakini mampu membawa misi organisasi, maka aklamasi bisa dilakukan.
Namun jika ada lebih dari satu kandidat, masing-masing harus diberikan ruang untuk menyampaikan visi dan misinya.
“Menjadi Ketua PMI itu bukan jabatan seremonial. Diperlukan komitmen dan kerja nyata untuk kemanusiaan. Apalagi, masyarakat sudah sangat merasakan kehadiran PMI dalam setiap situasi darurat,” tegasnya.
Baca Juga: Anwar Hafid Dorong PMI Sulteng Gelar Donor Darah Rutin Tiga Bulan Sekali
Ia meminta agar hasil Muskab segera dilaporkan dan dituangkan dalam surat keputusan yang sah, sebagai dasar pelantikan pengurus PMI Parigi Moutong periode 2025–2030.
“Nanti akan kami tetapkan melalui surat keputusan, dan dilanjutkan dengan persiapan pelantikan pengurus yang baru,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
