PARIMO, theopini.id — Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan tajam dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, 7 Agustus 2025, menyusul pernyataan anggota legislatif Husen Mardjengi yang menilai pemerintah daerah tidak memiliki arah jelas dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah masyarakat.
Secara khusus, Husen menuding Wabup Parimo tidak menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam merespons konflik berkepanjangan di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan.
Baca Juga: Soroti Layanan RSUD, Husen Marjengi: Rumah Sakit Swasta Lebih Baik
“Alih-alih menyelesaikan masalah, wakil bupati malah menambah persoalan baru dengan kegiatan blusukan dan pertemuan-pertemuan yang tidak terarah. Ini justru memperkeruh situasi dan merusak wibawa pemerintah daerah,” kata Husen dalam rapat paripurna.
Menurutnya, konflik di Desa Sigenti yang telah berlangsung hampir setahun menunjukkan lemahnya koordinasi dan konsistensi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan visi-misi pemerintahan.
Sebagai pemimpin, seharusnya Wabup Parimo melakukan pendekatan langsung ke masyarakat yang bertikai, memberikan edukasi, serta menampung aspirasi secara serius, bukan sekadar hadir tanpa arah yang jelas.
“Permasalahan seperti ini mestinya ditangani dengan pendekatan yang terukur dan terkonsep, bukan dengan manuver yang justru menciptakan konflik baru,” ujarnya.
Husen juga menyinggung insiden yang viral di media sosial, di mana wajah Wabup Parimo terlihat ditunjuk-tunjuk oleh warga dalam sebuah video. Hal tersebut dinilai mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.
“Kalau saya yang mengalami perlakuan seperti itu (ditunjuk-tunjuk), mungkin saya akan mundur dari jabatan,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Husen juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Pelayanan Desa Terganggu, Warga Sigenti Lapor Polisi soal Konflik Internal
Ia menyebut, kegagalan menangani konflik seperti di Desa Sigenti bisa menjadi indikator lemahnya kualitas pemerintahan daerah.
Di akhir pernyataannya, ia mendesak bupati dan wakil bupati untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Sigenti, termasuk membuka kembali kantor desa yang hingga kini masih disegel oleh warga.
Baca berita lainnya di Google News
