JAKARTA, theopini.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, arsitektur APBN 2026 tidak hanya dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga bertumpu pada capaian ekonomi nasional serta program-program pro-rakyat yang telah berjalan.
“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at, 15 Agustus 2025.
Baca Juga: Pemerintah Andalkan APBN 2025 sebagai Penyangga Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Ia menyampaikan, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan tata kelola global, tensi geopolitik, hingga perang tarif.
Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 mencapai 5,12 persen (yoy), naik dari triwulan pertama sebesar 4,87 persen. Ekspor pun tumbuh kuat 10,67 persen, terutama berkat nilai tambah dari hilirisasi industri.
“Inilah bukti nyata, dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera,” ucapnya.
Selain itu, tingkat pengangguran berhasil turun ke 4,76 persen, sementara kemiskinan berada di level terendah sepanjang sejarah, yakni 8,47 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2,4 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 20 juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi lebih dari 17 juta warga, serta pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, disebut sebagai bagian strategi pemerataan ekonomi nasional.
APBN 2026, lanjutnya, juga disiapkan sebagai instrumen menghadapi ketidakpastian global, melalui stimulus ekonomi, jaring pengaman sosial, serta dukungan bagi dunia usaha.
“Pemerintah akan terus melindungi rakyat, menjaga layanan publik tetap berjalan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif,” tegasnya.
Baca Juga: Pemda Diminta Optimalkan Anggaran PSU dari APBD, Jangan Bebankan APBN
Dalam forum yang sama, ia juga memaparkan capaian diplomasi ekonomi, termasuk penurunan tarif bilateral dengan Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen serta rampungnya perundingan Indonesia–Uni Eropa CEPA setelah 10 tahun.
“Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara,” kata dia.
Baca berita lainnya di Google News
