BANGGAI, theopini.id – Lambatnya realisasi penyerapan APBD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah hingga triwulan ketiga menjadi perhatian serius Wakil Bupati Furqanuddin Masulili.
Ia menegaskan, jika kondisi ini tidak segera ditangani, sejumlah proyek pembangunan dan layanan publik terancam tertunda.
Baca Juga: Serapan APBD 13 Kabupaten/Kota di Sulteng Belum Maksimal
“Serapan anggaran yang rendah bisa berimbas pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, dan target pembangunan daerah kita,” ujar Wabup Furqanuddin saat memimpin rapat evaluasi realisasi penyerapan anggaran di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Kamis, 18 September 2025.
Berdasarkan laporan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banggai, Mulsandi, realisasi penyerapan APBD hingga 31 Agustus baru mencapai 42,56 persen. Dari pagu belanja daerah sebesar Rp3,23 triliun, baru terealisasi Rp1,37 triliun.
“Terjadi defiasi minus sebesar 27 persen dari target kita di bulan Agustus yaitu 70 persen,” jelas Mulsandi.
Adapun rincian realisasi belanja, yaitu: belanja operasi 44,13 persen atau Rp984,64 miliar, belanja modal 14,07 persen atau Rp82,24 miliar, dan belanja transfer 75,29 persen atau Rp308,69 miliar.
Wabup Furqanuddin juga menyoroti penyerapan anggaran di pemerintah kecamatan, yang semuanya masih di bawah 50 persen atau berada di zona merah.
“Ini sangat memprihatinkan, dan menjadi tantangan bagi kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, tinjauan lapangan terhadap sejumlah proyek fisik juga menunjukkan progres yang lamban.
Baca Juga: Kemendagri Paparkan Realisasi Serapan APBD 2022 se-Sulteng
“Kami minta keseriusan semua perangkat daerah untuk mengawal ini sehingga pada akhir tahun anggaran semua program kegiatan dapat terserap secara optimal,” katanya.
Pemerintah daerah masih memiliki sisa waktu satu triwulan, untuk mengoptimalkan serapan APBD 2025 agar target pembangunan tidak meleset.
Baca berita lainnya di Google News
