MAKASSAR, theopini.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kalangan cendekiawan turut mengawal arah pembangunan daerah, agar setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan, tetapi benar-benar terukur dampaknya bagi masyarakat.
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” kata Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDeS ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kota Makassar, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurutnya, keterlibatan akademisi dan cendekiawan dibutuhkan untuk memberikan perspektif keilmuan dalam merumuskan sekaligus mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Ia menilai, pemerintah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pandangan, gagasan, hingga kajian sistematis agar program pembangunan memiliki dasar pemikiran yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya.
Munafri mengatakan, CIDeS ICMI memiliki posisi strategis dalam menjembatani gagasan akademis dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembangunan Kota Makassar.
Menurutnya, efektivitas program pemerintah juga harus diukur dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat.
“Program-program ini harus bisa diukur dampaknya dalam rentang waktu tertentu,” ujarnya.
Selain penguatan kolaborasi akademis, Munafri menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.
Ia menilai berbagai persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan, berkaitan dengan minimnya kesadaran dan kemampuan mengontrol diri.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Olehnya, ia mendorong penguatan pendidikan karakter sejak jenjang dasar. Pendidikan tersebut, kata dia, tidak hanya berorientasi pada aspek akademis, tetapi juga perlu memperkuat adab, etika, budaya lokal dan nilai keagamaan.
“Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong saya, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” katanya.
Munafri juga mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel, para guru besar dan cendekiawan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan gagasan yang solutif dan konstruktif.
Ia menegaskan, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan pengawasan dan perspektif yang lebih luas.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya.
Rencana kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara CIDeS ICMI Orwil Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
