PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid menilai, Bank Tanah berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks-HGU.
Ia menekankan, kerja sama dengan Bank Tanah dapat menjadi jalan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membuka ruang investasi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Menteri Dody Terima Kunjungan Badan Bank Tanah, Jajaki Peluang Pemanfaatan Lahan
“Pendapatan asli daerah bisa tumbuh kalau BUMD ikut mengelola lahan secara produktif bersama mitra swasta. Itu sebabnya kami berharap Bank Tanah dapat memberi ruang bagi pemda untuk ikut serta,” ujar Anwar saat menerima audiensi Deputi Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, bersama jajaran di Kota Palu, Jum’at, 26 September 2025.
Ia menjelaskan, lahan-lahan eks-HGU yang dulunya kurang diminati kini menjadi rebutan seiring terbatasnya ruang kelola tanah.
Kondisi ini, membuat pemanfaatan eks-HGU semakin mendesak, baik untuk kepentingan perumahan, pertanian, maupun investasi strategis.
“Kalau dikelola dengan baik, lahan eks-HGU bisa jadi motor pembangunan. Masyarakat tetap dapat kepastian hukum, sementara daerah memperoleh sumber pendapatan baru,” tegasnya.
Deputi Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, Bank Tanah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan pemda untuk kepentingan publik.
“Kami ingin Bank Tanah hadir sebagai mitra strategis. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan lahan untuk pembangunan, sementara masyarakat tetap dilindungi melalui program reforma agraria,” jelas Hakiki.
Dalam pertemuan itu, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, menekankan perlunya validasi peta lahan secara cermat.
Ia mengingatkan masih adanya tumpang tindih antara peta Bank Tanah, BPN, dan wilayah adat yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.
Sejumlah warga dari Lembah Napu dan Poso juga menyampaikan aspirasi. Mereka khawatir investor masuk sebelum status lahan jelas, dan berharap Bank Tanah memastikan perlindungan hukum sekaligus akses masyarakat dalam program reforma agraria.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Akan Laporkan Bank Tanah ke Presiden Jokowi
Menutup pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan, Bank Tanah harus lebih berpihak kepada rakyat.
“Kalau sesama negara, kita pasti bisa duduk bersama. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, masyarakat tenang, dan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Baca berita lainnya di Google News
