PARIMO, theopini.id — Sebanyak 39.387 warga di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) masih tercatat dalam kategori miskin. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H Anwar Hafid menyoroti persoalan rumah tidak layak huni sebagai salah satu faktor dominan penyumbang tingginya angka kemiskinan tersebut.
“Kalau kita tidak mulai dari data yang benar, uang kita hanya akan tampias dan tidak menyentuh yang paling membutuhkan,” tegas Anwar dalam Rapat Kerja Pemprov Sulawesi Tengah bersama Pemda Parimo di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia mengungkapkan, secara umum angka kemiskinan Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir memang turun sekitar 0,54 persen atau sekitar 13 ribu jiwa.
Namun penurunan itu, dinilai belum signifikan karena masih terdapat kurang lebih 330 ribu warga berada di bawah garis kemiskinan.
Ia menilai, luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencakup sekitar 2.000 desa dan 157 kecamatan menjadi tantangan tersendiri, sehingga anggaran belum sepenuhnya menyentuh seluruh persoalan mendasar masyarakat.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai penting agar intervensi benar-benar fokus pada akar masalah.
“Kita hadir sebagai pemerintah untuk mengangkat saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh bupati, gubernur, atau presiden. Harus kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga Kabupaten Parimo yang masuk kategori membutuhkan tersebar dalam beberapa desil, yakni Desil 1 sekitar 21 ribu jiwa, Desil 2 sekitar 18 ribu jiwa, Desil 3 sekitar 18 ribu jiwa, Desil 4 sekitar 17 ribu jiwa, dan Desil 5 sekitar 17 ribu jiwa. Namun Anwar mengingatkan data tersebut belum tentu sepenuhnya akurat.
Ia mengakui masih terdapat penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran karena perencanaan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi.
Olehnya, ia mendorong seluruh daerah menggunakan DTSEN sebagai pijakan bersama, namun tetap disertai verifikasi faktual (verval) oleh pemerintah desa dan kecamatan.
Sorotan utama Anwar tertuju pada sektor perumahan. Berdasarkan data awal, sekitar 21 ribu warga Kabupaten Parimo masuk kategori miskin karena kondisi rumah tidak layak huni. Selain itu, sekitar 4 ribu warga belum memiliki akses listrik.
Dari sisi mata pencaharian, terdapat ribuan nelayan dan sekitar 3.480 petani yang masih tercatat dalam kategori miskin, padahal Kabupaten Parimo dikenal sebagai daerah agraris dengan lahan dan sumber daya yang cukup.
Menurutnya, banyak warga masuk kategori miskin bukan semata-mata karena tidak memiliki penghasilan, melainkan karena kondisi rumah saat survey seperti atap, lantai, dan dinding tidak layak, yang menjadi indikator penilaian. Secara umum, kategori miskin tercatat memiliki penghasilan rata-rata Rp500–600 ribu per bulan.
Gubernur Anwar Hafid mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Perumahan, dan melihat intervensi perbaikan rumah memiliki dampak besar terhadap perubahan status kesejahteraan warga. Ia menilai sektor perumahan menjadi kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Daerah kita ini kaya. Tapi kalau tidak tepat sasaran, hasilnya tidak maksimal. Kita harus mulai dari data, verifikasi dengan jujur, lalu intervensi yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
