PARIMO, theopini.id — Ekspor perdana durian beku Parigi Moutong (Parimo) ke Tiongkok menjadi momentum pembuktian daya saing global, sekaligus komitmen Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjamin keberlanjutan pasar bagi petani durian Sulawesi Tengah.
“Ini menjadi tonggak sejarah, bahwa kita memiliki daya saing global yang kuat,” ujar Ketua Kadin Parimo, Faradiba Zaenong, saat pelepasan ekspor perdana durian di Packing House PT Silvia Amerta Jaya di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan ekspor ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni, melainkan harus diperkuat dengan model pengembangan berbasis desa.
Ia menyebut, ke depan setiap desa di Sulawesi Tengah ditargetkan memiliki minimal 10 hektare perkebunan durian sebagai basis produksi yang berkelanjutan.
Menurutnya, Kadin akan mengambil peran strategis dengan memastikan ketersediaan pasar bagi petani. Ia bahkan mengajak petani untuk tidak ragu menanam durian karena pasar ekspor sudah terbuka.
“Kadin akan hadir menjadi pembeli apabila petani masih memiliki keraguan dalam menanam durian yang pasarnya sudah sangat jelas. Ini bukan tanpa dasar, karena ekspor perdana kali ini telah menunjukkan kemampuan kita,” katanya.
Faradiba menambahkan, ekspor langsung ke Tiongkok diyakini membawa dampak ekonomi signifikan bagi daerah.
Ia memastikan nilai nominal uang yang masuk ke Sulawesi Tengah dari sektor ini akan besar, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan UMKM, menguatkan peran packing house, serta menyerap tenaga kerja.
Tahun ini, Kadin menargetkan perputaran uang dari sektor durian bisa menembus sekitar Rp30 miliar yang masuk ke Sulawesi Tengah. Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi kuat antara pelaku usaha dan pemerintah.
“Ini bukan mimpi tapi kerja nyata, karena daerah yang berani tembus pasar dunia akan memimpin ekonominya sendiri,” ujarnya.
Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem durian, Faradiba meminta pemerintah kabupaten dan provinsi segera menghadirkan payung hukum dan regulasi yang komprehensif.
Regulasi itu, diharapkan mengatur secara jelas rantai pasok, tata niaga, standar hukum, kemitraan antara petani, UMKM dan packing house, hingga kepastian investasi.
“Dengan regulasi yang kuat, ekosistem ini akan kokoh dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
