PALU, theopini.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Novalina memberikan tanggapan resmi terkait dinamika keterwakilan perempuan, dalam proses seleksi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegas Novalina yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di Kota Palu, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia menegaskan, Pemprov Sulawesi Tengah tidak hanya menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memastikan seluruh proses seleksi berlangsung terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi.
Menanggapi isu minimnya keterwakilan perempuan dalam hasil seleksi administrasi, Sekda Novalina memaparkan dari total 85 peserta yang mendaftar dan dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
“Angka ini, menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan, panitia seleksi tidak dapat memaksakan persentase tertentu apabila sejak awal jumlah partisipasi pendaftar perempuan masih terbatas.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30 persen tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sebagai Ketua Pansel sekaligus perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, Novalina juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” tukasnya.
Ia menambahkan, proses seleksi saat ini masih berlangsung dan akan memasuki tahapan uji publik. Seluruh masukan dari masyarakat, akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
