PARIMO, theopini.id – Pembangunan gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, masih terkendala ketersediaan lahan. Dari target pembangunan di 170 desa, realisasinya baru mencapai sekitar 20 persen.
“Kuota Kabupaten Parimo untuk pembangunan gerai sebanyak 170 desa. Namun progres pembangunan baru sekitar 50 persen karena terkendala lahan,” ujar Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Parimo, Sulastri, di Parigi, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menjelaskan, salah satu syarat pembangunan gerai Kopdes Merah Putih harus berada di lokasi strategis atau di depan jalan poros. Sementara kondisi sejumlah desa di Parimo tidak seluruhnya memenuhi kriteria tersebut.
“Ada desa yang berada di jalur poros, tetapi lahan yang tersedia justru berada di dalam gang atau lorong. Ada juga desa yang wilayahnya memang berada di bagian dalam dan tidak memiliki aset lahan untuk pembangunan gerai,” katanya.
Sulastri mencontohkan Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, yang menjadi desa pertama dengan progres pembangunan Kopdes Merah Putih mencapai 100 persen, meski lokasinya tidak berada di jalur utama.
“Contohnya di Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan. Olobaru ini desa pertama yang progres Kopdes Merah Putihnya sudah 100 persen, tetapi wilayahnya berada di dalam,” jelasnya.
Menurut dia, lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai berasal dari aset desa maupun aset pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun, pemanfaatan aset pemerintah daerah juga menemui kendala karena luas lahan yang tersedia tidak memenuhi syarat pembangunan.
Terkait pelaksanaan pembangunan, Sulastri mengatakan proyek tersebut dikerjakan oleh PT Agrinas dan diawasi TNI/Polri. Sementara pemerintah daerah hanya berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi proses pembangunan hingga gerai dimanfaatkan.
“Kami juga memiliki BA sebagai perwakilan OPD teknis kabupaten dan provinsi. Tugas mereka mengawasi pembangunan gerai sampai tahap pemanfaatannya,” ujarnya.
Ia menilai, progres pembangunan gerai Kopdes Merah Putih akan sulit meningkat jika persoalan lahan belum menemukan solusi.
“Sebagai OPD teknis, kami memang harus membantu menyelesaikan kendala itu. Tetapi ada beberapa keterbatasan. Kami hanya sebatas memberikan saran, sedangkan teknis di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas dan TNI/Polri,” katanya.
Sulastri menambahkan, proses pembentukan Kopdes Merah Putih hingga perizinan saat ini sudah tidak mengalami kendala. Termasuk pergantian pengurus koperasi akibat adanya pengunduran diri, seluruhnya telah ditangani oleh DiskopUKM Parimo.
Meski pembangunan gerai belum sepenuhnya tuntas, pihaknya optimistis Kopdes Merah Putih akan berjalan karena jenis usaha yang dikembangkan dinilai sesuai kebutuhan masyarakat.
“Usahanya seperti gas LPG, bahan pokok hingga komoditas durian. Untuk simpan pinjam, kami sarankan belum dijalankan di tahap awal. Sebaiknya fokus dulu pada pengembangan usaha,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
