PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), berjanji menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD dalam agenda reses masa persidangan II tahun sidang 2025–2026.
Aspirasi tersebut, mencakup persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
“Kami menilai hasil reses ini merupakan bentuk aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat yang sangat penting. Ini akan menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Parimo, H. Abdul Sahid, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Senin, 18 Mei 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin hasil reses hanya menjadi catatan administratif, melainkan akan ditelaah untuk disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menelaah dan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan. Tentu dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Dalam laporan hasil reses, DPRD Parimo mencatat sedikitnya lima sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan perbaikan jalan antar-desa, pembangunan jembatan, peningkatan jaringan irigasi pertanian, pemasangan lampu penerangan jalan umum, hingga pembangunan drainase untuk mengantisipasi banjir.
Pada sektor pendidikan, masyarakat meminta rehabilitasi gedung SD dan SMP yang rusak, penambahan sarana belajar, serta pemenuhan tenaga guru di sekolah yang masih kekurangan pengajar.
Sementara di bidang kesehatan, warga berharap adanya peningkatan layanan Puskesmas dan Posyandu, ketersediaan obat-obatan, penambahan tenaga medis di wilayah terpencil, serta penyuluhan kesehatan secara berkala.
Aspirasi lainnya juga menyasar sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sarana produksi pertanian, dukungan modal UMKM, pelatihan teknologi perikanan, penyediaan pasar desa, hingga jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Selain itu, masyarakat turut menyoroti peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa dan kelurahan, keamanan lingkungan, pengembangan wisata lokal, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan.
“Melalui sinergi antara pemerintah dan DPRD, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Parigi Moutong,” pungkas Abdul Sahid.
Baca berita lainnya di Google News
