Banggai Jadi Daerah Terbaik di Sulteng dalam Penyusunan Dokumen PJPK

BANGGAI, theopini.idKabupaten Banggai menjadi daerah terbaik di Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas 2025.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Prestasi ini tentunya mengangkat nama Sulawesi Tengah,” ujar Perwakilan Kementerian BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, saat menyerahkan penghargaan kepada Bupati Banggai Amirudin di Ruang Rapat Umum Setda Banggai, Kamis, 4 Juni 2026.

Penghargaan tersebut, diserahkan di sela kegiatan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan Program Bangga Kencana bagi petugas penyuluh KB/PLKB se-Kabupaten Banggai.

Nuryamin menjelaskan, Banggai merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang berhasil meraih penghargaan penyusunan dokumen PJPK berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga terlihat melalui penempatan penyuluh KB paruh waktu di sejumlah balai penyuluhan guna mengatasi keterbatasan tenaga penyuluh, khususnya di wilayah terpencil.

Dokumen PJPK sendiri, merupakan pedoman pembangunan kependudukan yang memuat arah kebijakan pengelolaan penduduk secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kuantitas, tetapi juga peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bupati Banggai Amirudin menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Menurutnya, Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berketahanan.

“Program ini tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi mencakup pembangunan keluarga secara menyeluruh, mulai dari pembinaan pasangan usia subur, keluarga dengan balita, lansia, sebagai pondasi pembangunan daerah,” kata Amirudin.

Ia menambahkan, tantangan kependudukan yang semakin kompleks membutuhkan penyuluh KB/PLKB yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi dan inovasi untuk menjadi motor penggerak pembangunan keluarga berkualitas hingga ke pelosok desa.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar