BANGGAI, theopini.id – Kabupaten Banggai tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kondisi ini, mendorong Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Banggai memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui Pertemuan Penguatan Kolaborasi Pengendalian HIV/AIDS, yang digelar di Aula Penginapan Lambuku Syariah, Kecamatan Luwuk Selatan, Rabu, 10 Juni 2026.
“Kabupaten Banggai menempati urutan kedua tertinggi di Sulawesi Tengah dengan kasus HIV sebanyak 578 kasus dan AIDS 373 kasus, serta 129 kasus kematian,” ungkap Ketua Panitia Sosialisasi Penguatan dan Kolaborasi Pengendalian AIDS, Nurul Indah Dalillah, dalam laporannya.
Menurutnya, tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
Pertemuan tersebut mengangkat tema “Peran Penting Para Pemangku Kepentingan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Penyuluh Agama dalam rangka Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banggai”.
Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan penyuluh agama.
Secara nasional, HIV/AIDS masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per Juli 2024, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan mencapai 351.378 jiwa dari estimasi 503.261 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 217.482 ODHA telah menjalani terapi antiretroviral (ART), namun capaian supresi viral load masih belum memenuhi target nasional.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sejak 2002 hingga September 2025 tercatat sebanyak 6.811 kasus, terdiri atas 5.123 kasus HIV dan 1.688 kasus AIDS.
Asisten III Administrasi Umum Setda Banggai, Nur Djalal Amir, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, dalam menekan penyebaran HIV/AIDS secara komprehensif.
“Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna menekan penyebaran HIV/AIDS secara komprehensif,” ujarnya.
Menurutnya, HIV/AIDS tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya hingga ketahanan keluarga.
Karena itu, pengendalian HIV/AIDS tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan hingga para tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat.
Ia berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat dalam menghadapi isu HIV/AIDS sekaligus menjadi bagian dari investasi masa depan daerah.
Baca berita lainnya di Google News
