PALU, theopini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memperkuat komitmennya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penyediaan data penyandang disabilitas yang akurat dan berkualitas.
Komitmen tersebut, disampaikan Wali Kota Palu melalui Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Infrastruktur, Moh. Fahri, saat membuka kegiatan Internalisasi Tools Pendataan Disabilitas di Kota Palu, Jum’at, 17 Juli 2026.
“Kota yang inklusif adalah kota yang memastikan setiap warganya memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, ruang-ruang sosial, hingga keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan,” ujar Moh. Fahri.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Karena itu, Pemkot Palu terus memperkuat berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada kelompok rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendataan disabilitas menjadi fondasi penting agar setiap program dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation tersebut merupakan bagian dari kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu melalui Program EMPOWER-IN.
Program ini, menghadirkan Penggerak Muda Inklusif Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Melalui kegiatan internalisasi tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai penggunaan tools pendataan disabilitas yang akan diterapkan pada proses pendataan di 46 kelurahan dan delapan kecamatan di Kota Palu.
Data yang dihasilkan, diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Moh. Fahri juga mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Kota Palu yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Mewujudkan Kota Palu yang inklusif bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi tanpa diskriminasi,” tukasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan berkualitas, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Kota Palu yang semakin mantap, berkelanjutan, akseleratif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi
