PARIMO, theopini.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, membenahi pendataan perpustakaan sekolah dan desa sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
“Kabupaten Parimo sebenarnya bisa saja nilai IPLM-nya lebih tinggi, tetapi karena luas wilayah dan banyaknya desa, masih ada perpustakaan yang belum terjangkau untuk didata,” ungkap Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, Ildayani, ditemui Selasa, 8 September 2026.
Nilai IPLM Parimo saat ini, berada di kisaran 39,35 dan masih di bawah rata-rata Sulawesi Tengah. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi literasi masyarakat karena pendataan fasilitas literasi belum tuntas.
Dengan 278 desa yang tersebar di wilayah yang luas, pendataan perpustakaan menjadi tantangan tersendiri. Hingga kini, sekitar 60 hingga 70 persen perpustakaan yang menjadi sasaran telah terdata melalui pendataan yang dilakukan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kelengkapan data menjadi penting karena perpustakaan yang belum tercatat dalam sistem dapat memengaruhi penilaian IPLM daerah.
Dari pendataan sementara, sekitar 70 persen sekolah di Parimo telah memiliki gedung perpustakaan. Namun, sebagian belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dari Perpustakaan Nasional.
“NPP itu menjadi salah satu identitas penting bagi perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa,” kata Ildayani.
Menurutnya, persoalan juga ditemukan pada sarana dan koleksi bahan bacaan. Sejumlah sekolah telah memiliki gedung perpustakaan, tetapi koleksinya masih didominasi buku pelajaran.
“Masih banyak sekolah yang hanya membeli buku pelajaran, tetapi belum menyediakan buku bacaan. Padahal perpustakaan seharusnya menyediakan bahan bacaan yang beragam, bukan hanya buku pelajaran,” jelasnya.
Sebaliknya, terdapat sekolah yang telah memiliki koleksi buku bacaan, tetapi belum memiliki ruang perpustakaan. Salah satu temuan berada di Kecamatan Bolano Lambunu, di mana sebagian koleksi buku masih tersimpan dalam kardus karena belum tersedia gedung perpustakaan.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan Dispusarda melalui sosialisasi kepada pemerintah desa dan satuan pendidikan, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Pendataan dan pembenahan akan dilanjutkan secara bertahap pada 2027 hingga seluruh perpustakaan sekolah dan desa di Parimo dapat terjangkau.
Selain perpustakaan sekolah dan desa, pendataan juga mencakup taman bacaan masyarakat (TBM) dan kegiatan literasi berbasis komunitas. Sejumlah TBM di Parimo telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan mendapat dukungan dari Perpustakaan Nasional.
“Masih banyak sekolah yang hanya membeli buku pelajaran, tetapi belum menyediakan buku bacaan. Padahal perpustakaan seharusnya menyediakan bahan bacaan yang beragam, bukan hanya buku pelajaran,” jelasnya.
Kelengkapan pendataan, administrasi, sarana, dan koleksi diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi sekaligus memastikan fasilitas yang selama ini belum tercatat masuk dalam sistem penilaian IPLM.
Dengan begitu, upaya pembenahan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai IPLM Parimo, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan layanan perpustakaan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
