PARIMO, theopini.id — Validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menemukan sejumlah ketidaksesuaian, mulai dari data ganda hingga anak yang sebenarnya masih mengikuti pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti, mengatakan proses pemadanan dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan data ATS sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Penyebabnya itu ada yang ganda datanya, ada juga tidak padan. Dan itu yang mengeksekusi harus Dukcapil. Sehingga kami menggandeng terus Dukcapil,” kata Sunarti saat ditemui, Sabtu, 7 November 2026.
Ia menjelaskan, dari data awal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang mencatat sekitar 13 ribu ATS, jumlah yang masih tercatat dalam pendataan kini berkurang menjadi sekitar 10 ribu anak.
Penurunan tersebut, terjadi setelah ditemukan sejumlah anak yang masuk dalam daftar ATS ternyata masih bersekolah. Mereka dapat dikeluarkan dari dashboard ATS setelah status pendidikannya tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Alhamdulillah kerja-kerja itu bisa terus turun. Jadi kurang lebih 10 ribu yang tersisa. Kami yakin ini masih akan turun,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemeriksaan, Disdikbud Parimo memprioritaskan validasi di lima kecamatan yang menjadi penyumbang terbesar angka ATS, yakni Tomini, Palasa, Tinombo, Sidoan, dan Tinombo Selatan.
Verifikasi dilakukan hingga tingkat desa, untuk memastikan status pendidikan anak yang tercatat dalam pendataan tersebut.
Sunarti mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya akan dipaparkan melalui forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), maupun rapat koordinasi dengan melibatkan instansi terkait.
“Nanti teman-teman media bisa melihat hasil verifikasinya. Kami akan buat FGD atau Rakor untuk menyajikan semua hasil verifikasi kami di lapangan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Disdikbud Parimo berencana mengundang Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bappelitbangda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan ATS.
“Hasil pemaparan nantinya, diharapkan menjadi dasar untuk menyelaraskan data dan merumuskan langkah penanganan secara bersama-sama,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
