Theopini.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera mengaudit laporan keuangan Kejaksaan RI 2021, mulai dari anggaran serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja.
“Pada 2021 BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kejaksaan 2020, pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kejaksaan 2021, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi PNBP,” ungkap Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto, dalam keterangan tertulisnya, Jum’at 2022.
Menurutnya, opini atas laporan keuangan Kejaksaan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP. Namun masih ditemukan permasalahan, antara lain pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai, pengelolaan dan penatausahaan uang titipan di rekening pemerintah lainnya belum tertib,
Selain itu, pengelolaan dan upaya penyelesaian piutang uang pengganti 11 berkas, belum didukung salinan putusan pengadilan.
Hendra mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan interim dan PDTT yang dilakukan tersebut, ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Kejaksaan 2021.
Permasalahan ini antara lain 946 dari 2.224 item barang rampasan dari perkara PT Asuransi Jiwasraya belum dinilai pengelolaan dan penatausahaan PNBP, dari denda dan biaya tilang belum memadai, putusan inkracht belum dicatat sebagai penambah saldo uang pengganti dalam laporan keuangan, dan pertanggungjawaban belanja barang belum sesuai ketentuan Rp658,43 juta.
“BPK berharap agar Kejaksaan meningkatkan tindak lanjut rekomendasi untuk membangun tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Hendra.
Hingga semester II 2021 kata dia, tingkat tindak lanjut Kejaksaan yang telah sesuai rekomendasi mencapai 81,62 persen. BPK pun memberikan apresiasi atas pencapaian tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan menyambut baik BPK melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan Kejaksaan 2021. Menurutnya, Pemeriksaan BPK menjadi parameter pengelolaan keuangan negara.
“Bersyukur Kejaksaan mempertahankan opini WTP 5 tahun berturut-turut, hal ini berkat evaluasi dan bimbingan BPK. Terima kasih pada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK dan jajaran atas koreksi dan rekomendasi yang diberikan demi penyempurnaan praktik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kejaksaan,” kata Burhanuddin.
Dengan adanya pemeriksaan BPK, Kejaksaan termotivasi melakukan perbaikan untuk tata kelola keuangan yang lebih baik lagi.
Laporan : Suryadi/**
