PALU, theopini.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menegaskan komitmen keterbukaan dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan seiring dimulainya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan tersebut, diawali dengan Taklimat Awal (Soft Entry Meeting) yang digelar di Aula Rupatama lantai II Polda Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Wagub Reny Dorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemeriksaan BPK RI
“Pemeriksaan ini bukan semata kewajiban administrasi, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja keuangan ke depan,” ujar Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr Endi Sutendi, dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Polri.
Ia berharap proses audit dapat memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kinerja Polda Sulawesi Tengah beserta seluruh jajarannya.
“Kami berharap pemeriksaan ini memberi kontribusi positif, baik dalam pelaksanaan tugas maupun penguatan organisasi Polri di masa mendatang,” katanya.
Kapolda Endi Sutendi juga menekankan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) agar mempersiapkan administrasi dan data pendukung secara lengkap serta menghadirkan pejabat teknis yang membidangi saat pemeriksaan berlangsung.
“Jadikan kegiatan ini sebagai ruang evaluasi dan konsultasi. Sampaikan data dan informasi berdasarkan fakta yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab IV BPK RI, Denny Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku, dengan fokus pada kepatuhan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Kami berharap seluruh data yang disampaikan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, pemeriksaan mencakup kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta pencapaian sasaran pemeriksaan.
Denny juga menekankan pentingnya dukungan Polda Sulawesi Tengah dalam penyediaan data pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja barang, belanja modal, hingga transaksi keuangan lainnya.
“Kelengkapan dan akurasi data sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan,” katanya.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Ketua BPK Tekankan Peran Penting Pemeriksaan Keuangan Negara
Pada kesempatan tersebut, BPK RI turut mengapresiasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Polri pada Polda Sulawesi Tengah sebelumnya yang dinilai sangat baik pada Tahun Anggaran 2022.
“Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada pemeriksaan tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
