PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Apt. Muhammad Basuki, meminta keseriusan pihak eksekutif dalam proses pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Khususnya, kata dia, melalui kehadiran penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap agenda Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parimo.
Baca Juga: Rampungkan Pembahasan LHP-BPK, Pansus Minta Perpanjangan Waktu
Ia menegaskan, kehadiran seluruh pejabat dan perangkat OPD sangat dibutuhkan agar pembahasan dapat berjalan efektif dan substansial.
“Kehadiran seluruh pejabat dan perangkat OPD sangat kami harapkan dalam setiap agenda pansus DPRD,” ujar Apt. Muhammad Basuki di Parigi, Senin, 26 Januari 2026.
Anggota DPRD Parimo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, minimnya kehadiran pejabat dan perangkat OPD kerap menjadi kendala dalam kelancaran dan penyelesaian pembahasan pansus.
Menurutnya, dalam banyak pembahasan, OPD sering kali hanya diwakili oleh pimpinan atau pejabat struktural tertentu, tanpa kehadiran pejabat teknis yang memahami detail persoalan.
“Sering saya amati, banyak OPD tidak pernah hadir secara lengkap dalam pembahasan pansus sebelumnya,” katanya.
Ia menjelaskan, ketidakhadiran unsur pejabat teknis menyebabkan banyak pertanyaan penting tidak terjawab secara komprehensif, karena hanya dikuasai oleh pejabat tertentu yang tidak hadir dalam forum pembahasan.
Baca Juga: Pansus DPRD Parimo Laporkan Hasil Pembahasan LHP-BPK
Untuk itu, ia meminta agar ke depan setiap OPD hadir dengan formasi lengkap, bukan hanya pimpinan atau perwakilan tertentu, demi mempercepat proses pembahasan dan memastikan seluruh persoalan dapat diklarifikasi secara tuntas.
“Saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik, agar tidak terulang seperti pelaksanaan pansus-pansus sebelumnya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
