PARIMO, theopini.id – Kepolisian Resor (Polres) akhirnya pukul mundur masa aksi Aliansi Rakyat Tani (ARTI) Koalisi Tolak Tambang (KTT) PT Trio Kecana yang melakukan blokade jalan Trans Sulawesi Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sabtu 12 Februari 2022.
Personil anti huru hara kepolisian pukul mundur masa aksi sekitar 22:00 WITA. Hingga kini bentrok dengan masa aksi masih terus terjadi. Masa aksi menyerang menggunakan batu dan botol air mineral.
Sementara personil Polisi melakukan upaya membubarkan masa aksi dengan melepaskan gas air mata dan tembakan petasan serta water cannon.
Aksi blokade jalan yang dilakukan ARTI KTT terjadi disebabkan karena Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura tidak menepati janjinya untuk menemui masa aksi.
Janji tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi, Ridha Soleh saat perwakilan ARTI KTT melakukan komunikasi Kamis, 10 Februari 2022.
Berdasarkan pantauan di lokasi, masa aksi tetap bersih kukuh tak ingin membubarkan diri, meskipun negosiasi telah dilakukan oleh Polres Parimo.
Bentrok pun terjadi bukan hanya antara masa aksi dan personil Polisi, namun sejumlah supir yang kesal tak dapat melintasi jalur Trans Sulawesi, Desa Katulistiwa.
Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah akan menindak tegas aksi ARTI KTT PT Trio Kencana, yang melakukan blokade jalan Trans Sulawesi Desa Katulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan, Sabtu 12 Februari 2022.
“Oleh karena itu diimbau kepada masa ARTI untuk tidak lagi melakukan pemblokiran jalan. Kepolisian akan mengambil tindakan tegas apabila masih melakukan pemblokiran jalan,” Kabidhumas Kombes Pol. Didik Supranoto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Dia mengatakan, tindakan ARTI KTT yang melakukan penutupan jalan lalu lintas umum melanggar pasal 192 KUHP.
Menurutnya, dalam KUHP tersebut telah jelas menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
“Perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas, maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Bahkan, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati,” tegasnya.
Didik menyayangkan sikap masa telah ketiga kalinya melakukan pemblokiran jalan, terlebih di jalan trans nasional. Sebab, mengganggu kepentingan orang lain dan merugikan banyak orang.
Kapolres Parimo, Kasatintel dan Kapolsek Kasimbar kata dia, telah berupaya persuasif meminta kepada korlap dan masa aksi untuk tidak melakukan penutupan jalan.
“Tetapi sampai tiga kali permintaan Kapolres tidak diindahkan, pemblokiran jalan masih dilakukan,” ungkapnya.
Laporan : Novita Ramadhan
